The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

DPR Minta Pemerintah Endorse Vaksin Buatan Negeri di Tengah Kekosongan Stok Vaksin
Ilustrasi vaksin Covid-19. (REUTERS/Dado Ruvic)
News

DPR Minta Pemerintah Endorse Vaksin Buatan Negeri di Tengah Kekosongan Stok Vaksin

Ini alasannya.

Kamis, 15 April 2021 19:17 WIB 15 April 2021, 19:17 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati berharap agar pemerintah dapat mendukung vaksin Covid-19 buatan dalam negeri seperti vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih.

"Prinsipnya sih kalau untuk vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih di tengah kelangkaan vaksin yang sedang terjadi ya kita dorong kita minta didorong," ujar Mufida kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

Politisi PKS ini menyampaikan, kehadiran vaksin dalam negeri ini bisa mengisi kekosongan stok vaksin yang kini sedang diembargo oleh negara pembuat. Ditambah lagi GAVI menghentikan pengadaan dan distribusi vaksin.

Baca juga: Sempat Insecure karena Dekil dan Kumal, TKW Ini Sukses Glow up, Jadi Cantik Banget

Mufida khawatir hal itu bakal memberikan dampak yang meluas, sehingga membuat target vaksinasi dalam negeri tidak tercapai.

"Kita dorong vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih supaya di endorse lagi biar lebih cepet sehingga kita tidak tergantung dari luar negeri," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengikuti tahapan pengambilan sampel darah dalam rangka penyuntikan vaksin Nusantara yang digagas oleh eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Baca juga: Wanita Dibully Dekil dan Hitam, Nekat Jadi TKW ke Taiwan, Wajahnya Bikin Pangling

Akan tetapi hingga kini BPOM belum mengeluar izin uji klinis tahap ke-2. Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, bahwa alasan vaksin Nusantara tak sesuai dengan kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin lantaran terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak komite etik.

Adapun, lanjut Pennuy, penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang, sementara Komite Etik dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini dalam persetujuan yang diberikan oleh Badan POM. Komite etik dari RSPAD tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," ungkap Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (10/3/2021).

Artikel menarik lainnya

TAG
Susi Fatimah
Harits Tryan Akhmad
TERKAIT DENGAN INI
JOIN US
JOIN US