Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen semester genap tahun ajaran 2021/2022 telah dilaksanakan. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta penyelenggaraan PTM dapat dievaluasi, dan tidak menghilangkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menurut Netty, orang tua mempunyai hak penuh dalam menentukan opsi pembelajaran saat pandemi Covid-19.
"Pemerintah tidak boleh menghilangkan opsi untuk memilih PJJ tersebut karena yang menanggung dampak terbesarnya, andaikan terpapar Covid-19 adalah si peserta didik dan keluarganya, bukan pemerintah,” kata Netty kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Baca juga: Mendag Rencanakan Produksi Minyak Goreng Murah pada Pekan Ini
Menurut Netty wajar saja jika masih ada orang tua yang khawatir akan keselamatan anaknya ketika menjalani PTM. Maka dari itu, dia menilai alangkah baiknya pemerintah mengakomodir kekhawatiran ini dengan tak memaksakan PTM.
"Kekhawatiran orang tua akan keselamatan anaknya harus diakomodir pemerintah. Jangan memaksa harus PTM, tetap sediakan fasilitas untuk proses PJJ. Apalagi berdasarkan temuan dari KPAI, penerapan prokes di sekolah-sekolah masih sangat lemah karena minimnya pengawasan,” ujarnya.
“Di sisi lain banyak sekolah yang fasilitas prokesnya tidak memadai. Jadi wajar apabila ada orang tua yang khawatir melepas anaknya untuk mengikuti PTM," tambahnya.
Netty juga mengatakan bahwa varian Omicron yang penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya sudah ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan PTM.
"Saat ini juga ada ancaman varian Omicron, di mana penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Jadi rasanya aneh kalau orang tua dipaksa melakukan PTM, padahal alasan untuk melakukan PJJ demi ke hati-hatian itu juga sangat kuat,” tandasnya.
