Janji pemerintah memberikan bansos senilai Rp300 ribu per bulan kepada masyarakat di tengah penerapan PPKM Darurat rencananya baru dicairkan pada hari ke-10 pembatasan tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher angkat bicara mengenai wacana pemerintah yang akan memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menjadi enam minggu.
Baca Juga: Bansos Tunai untuk Warga Jakarta Segera Cair, Begini Cara Mendapatkannya
Netty mengingatkan agar wacana kebijakan tersebut dibarengi dengan adanya pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat," kata Netty dalam keterangannya yang diterima Indozone, Kamis (15/7/2021).
Wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu ke depan, kata Netty, tentu memengaruhi mentalitas rakyat kecil yang bergantung pada pemasukan kerja harian.
"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?" tegas dia.
Oleh sebab itu, Politikus PKS ini mendesak pemerintah agar sigap dalam menunaikan janji bansos, jangan menunggu kritik dan teguran dari masyarakat baru bertindak.
"Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun instagram Kementerian Sosial @kemensosri karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat," tutur dia.
Bansos di tengah PPKM Darurat, kata Netty, amat ditunggu rakyat kecil. Pemerintah harus membantu menyiapkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, jangan hanya meminta diam di rumah dan besaran bansos seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan.
"Jumlah Rp300 ribu terlalu kecil untuk bertahan hidup," imbuh dia.
Lebih lanjut dia berkata sekarang ini sudah banyak rakyat yang sudah tidak bisa lagi berusaha, baik karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha. Netty mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM Darurat tanpa ada sosialisasi dan edukasi.
"Sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan pada rakyat dengan bansos memadai, memberikan edukasi dan sosialisasi secara persuasif, dan ciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang. Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi," tandasnya.
