Di tengah tren pelemahan harga minyak dunia akibat pandemi virus corona, Pertamina melakukan impor BBM sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk meningkatkan cadangan BBM dalam negeri.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan strategi yang diambil Pertamina sudah tepat dan merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini, untuk menyiasati kondisi perekonomian global yang tengah direpotkan dengan adanya pandemi Covid-19.
"Terkait dengan Pertamina yang terus mengimpor minyak, baik itu crude maupun produk dengan harga yang murah ini saya kira sudah bagus. Paling tidak mereka punya cadangan ketika harga nanti kembali mulai naik. Harapannya ke depan, jika kondisi Covid-19 di Indonesia berlangsung cukup lama, Pertamina bisa menurunkan harga BBM ke depannya karena mereka beli saat harga murah," ujar Mamit kepada Indozone, saat dihubungi pada Selasa (7/4/2020).
Pertamina pun tetap mengutamakan penyerapan minyak mentah dari dalam negeri, baik yang didapatkan dari bagian pemerintah (government intake), anak perusahaan Pertamina, dan pembelian bagian KKKS.
Hingga akhir Februari 2020, total minyak mentah domestik yang berhasil diserap dan diolah Pertamina di dalam negeri adalah 669 MBPD atau sekitar 92% dari produksi minyak mentah nasional.
Dengan kebijakan impor besar-besaran ketika harga minyak terkoreksi, tercatat pasokan BBM untuk produk jenis gasoline seperti Premium, Pertalite, dan Pertamax, berada pada level aman di atas 22 hari. Bahkan untuk Pertamax Turbo, jumlah cadangan mencapai 42 hari dan Minyak Tanah 89 hari.
Adapun produk Solar dan Dexlite, Pertamina mengklaim dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari, sedangkan Pertamina Dex, secara nasional mencukupi untuk 53 hari.
Sementara itu, terkait dengan rencana investasi Pertamina di sektor hulu yang tergolong 'jor-joran', Mamit menyarankan di-reschdule pada saat situasi global benar-benar kondusif. Menurutnya, target peningkatan lifting minyak seperti yang diinginkan pemerintah sebesar 1 juta Bpod, masih bisa dikebut pada masa-masa yang akan datang.
"Untuk sektor hulu, saya kira dengan kondisi saat ini mereka harus melakukan review kembali terkait dengan investasi di sektor hulu migas. Masih bisa dievaluasi rencana kerja dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, termasuk Pertamina oleh SKK Migas. Target lifting migas pun saya kira pemerintah sedang melakukan revisi. Untuk kegiatan explorasi, EOR maupun projectnya lain yang membutuhkan dana yang besar, secara otomatis pasti akan terganggu," pungkasnya.
