Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menyatakan upaya revisi UU Pilkada baru sebatas wacana atau berupa lontaran yang diungkapkan, baik oleh Menteri Dalam Negeri maupun beberapa Anggota DPR.
Menurut Saan, untuk mengakomodir aspirasi, Komisi II tetap akan memasukkan Undang-Undang (UU) Pilkada itu sebagai bagian dari UU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas.
"UU itu memang perlu untuk dilakukan evaluasi. Agar undang-undang dari waktu ke waktu itu semakin berkualitas, semakin baik, dan dalam pelaksanaannya juga mampu meningkatkan proses kualitas dari demokrasi itu sendiri," Kata Saan di Gedung DPR, Jakarta.
Menurutnya, ada beberapa masukan terkait dari revisi, seperti sebagian orang menganggap bahwa Pilkada langsung terlalu mahal biaya politiknya. Nanti dilihat, biaya politik yang paling mahal itu di mana saja. tetapi akan menjadi hal yang mundur kalau dikembalikan ke DPRD.
"Akan tetapi, kalau evaluasi itu akan mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD, maka hal itu akan menjadi set back atau sebuah kemunduran," ujar Saan.
Dia mengatakan pilkada langsung merupakan koreksi terhadap Pilkada lewat DPRD.
"Kalau kita kembalikan, padahal kita sudah mengevaluasi dan di situ banyak kelemahan, maka itu menjadi sebuah kemunduran. Ketika kita melihat ada kelemahan dan kemudian kita kembali kepada masa lalu, maka kita nggak akan pernah maju," ungkap Saan.
Sebagai Pimpinan Komisi II, sambungnya, belum menerima secara resmi soal revisi UU Pilkada baik dari Kemendagri maupun dari masyarakat. Komisi II tetap memasukkan itu sebagai bagian dari Prolegnas.
"Apakah akan masuk prioritas atau belum. Kalau misalnya dilakukan revisi dan tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan maka diperkirakan tidak akan bisa terkejar. Mungkin untuk Pilkada 2024 masih memungkinkan kalau dibuka ruang untuk melakukan revisi tersebut," ujar Saan. (MA)
