INDOZONE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang diduga dilakukan Bupati Cianjur Herman Suherman.
“Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud,” kata Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (26/12/2022).
Baca Juga:KPK Wanti-wanti AKPB Bambang Kayun agar Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik
Ali mengatakan, pihaknya tidak bisa membeberkan soal materi pengaduan masyarakat tersebut. Namun, dia memastikan KPK akan menindaklanjuti laporan itu dengan menelaah dan melakukan verifikasi.
“Segera kami tindaklanjuti dengan telah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan,” tutur Ali.
Baca Juga: Beri Arahan ke Pangdam dan Kapolda, Presiden Jokowi: Gerakkan TNI-Polri Bersihkan Puing
Selain itu, kata Ali, lembaga antirasuah juga akan mencari informasi tambahan untuk menelisik ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam laporan tersebut.
“Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut,” tandas Ali.
Sebelumnya, Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK pada Jumat, 16 Desember 2022. Herman diduga menyelewengkan bantuan asing untuk gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur.
Perwakilan dari Acsenahumanis Respon Foundation usai membuat laporan mengungkapkan, bantuan yang diberikan oleh Emirates Red Crescent yakni berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, dan batre carge untuk tenda.
"Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," ujar dia dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).
Dia menduga, Herman memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingan pribadi dan tidak menyalurkan bantuan sebagaimana semestinya.
"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," kata dia.
Pelapor yang tidak diketahui namanya ini khawatir Bupati Herman juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan akibat Gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.
"Ini baru bantuan (logistik), belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan," ujarnya.
Kecurigaan penyelewangn logistik bermula, saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya. Selain itu, hal yang membuat pihaknya semakin yakin adalah saat mencoba mencari titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari BPBD.
"Bantuan yang tadinya ditempatkan gudang penunjukan di pindahkan ke ruko-ruko dan masyarakat dapat langsung mengambil bantuan tanpa prosedur SOP, dan pemindahan bantuan dari gudang BNPB ke ruko," bebernya.
