Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, menegaskan tidak setuju jika ada upaya memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya tidak ingin ada upaya-upaya suatu pemerintahan dilengserkan di tengah jalan. Ini tidak baik bagi bangsa dan rakyat kita. Jadi harus kita pertahankan sampai akhir jabatan," kata Bamsoet di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (8/10).
Bamsoet juga berharap momen pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan lancar. Agenda itu penting dikawal karena menentukan bagi masa depan ekonomi Indonesia.
"Kalau pelantikannya berlangsung hikmat, kemudian dapat dukungan seluruh rakyat, kita harapkan investor dan pengusaha-pengusaha luar negeri akan masuk ke indonesia dengan tidak was was," ujar Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menganggap upaya-upaya yang mengganggu jalannya pelantikan Presiden dan Wapres adalah bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.
"Jadi patut dicurigai upaya-upaya mengganggu kehikmatan pelantikan karena pemilu sudah selesai dan diakui oleh seluruh rakyat hasil pemilu itu. Patut dicurigai dia tidak ingin bangsa kita maju ke depan," ujar Bamsoet.
Isu pemakzulan Jokowi muncul setelah ada wacana penerbitan Perppu UU KPK hasil revisi. Mayoritas anggota dewan tidak setuju dengan sikap yang diambil Presiden.
Kekecewaan para anggota parlemen itulah yang disinyalir membuat isu Jokowi dilengserkan semakin membesar. Namun, sejumlah pakar politik membantah Jokowi bisa dilengserkan karena menerbitkan Perppu KPK. (MA)
