Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara. Putusan itu otomatis menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengaku dongkol dengan kisruh partai berlambang mercy tersebut. Pasalnya nama Yasonna dibawa-bawa dalam kisruh ini.
"Sebenarnya kita itu dongkol banget gitu. Nama saya dicatut, saya dibilang itu ada pertemuan Menteri Hukum dan HAM dan Moeldoko. Ya ada pertemuan, kalau di Istana ya kita ketemu tapi kita tidak pernah membicarakan tentang hal itu," kata Yasonna seperti dilihat INDOZONE dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu (03/4/2021).
Yasonna menjelaskan, pihaknya akan konsisten dengan aturan perundang-undangan yang ada dan AD/ART partai politik. Kemenkumham sebagai perwakilan pemerintah menilai kasus ini secara netral dan tak memihak kubu mana pun.
"Pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan ada intervensi pemerintah. Kadang-kadang tudingan itu seperti orang tidak dewasa dalam menangani partai politik," ujarnya.
Lebih lanjut kata Yasonna, apabila ada masalah internal partai politik, maka harus diselesaikan secara internal, seperti melakukan konsolidasi dengan DPC dan DPD.
"Bukan lari ke mana-mana, tuding sana tuding sini," katanya.
