Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai kalau Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus segera dievaluasi. Hal itu dipicu dengan mundurnya beberapa organisasi masyarakat.
"Karena kalau kemudian organisasi penggerak mundur, berarti ada persoalan yang cukup serius di situ," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2020).
Oleh sebab itu, Dasco meminta kepada Kemendikbud untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan dari program tersebut secara terbuka. Sehingga, tidak akan menimbulkan hal-hal negatif seperti yang terjadi saat ini.
"Sebaiknya dalam perencanaan dan pelaksanaan itu dilakukan secara terbuka, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap program tersebut," ungkapnya.
Terlebih lagi, menurut Wakil Ketua Partai Gerindra ini, anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan akibat dampak Covid-19 sangatlah besar. Maka, Dasco meminta agar anggaran itu dialokasikan untuk program-program yang lebih efektif.
Salah satu program yang dirasa efektif oleh DPR adalah untuk mengalokasikan anggaran kepada siswa-siswa yang kesulitan mengakses internet dalam mengikuti belajar secara daring atau online di tengah pandemi saat ini.
"Contohnya kayak yang kita minta kemarin, sinergikan Kemendikbud dengan Kominfo untuk kouta terhadap anak-anak di seluruh Indonesia yang kesulitan untuk melakukan belajar dengan menggunakan fasilitas internet," terang Dasco.
Sekadar diketahui, Nahdlatul Ulama resmi mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) tersebut. Tak lama kemudian, menyusul Muhammadiyah, dan terakhir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
