Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. Seperti diketahui, kongres itu menghasilkan keputusan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melarang kegiatan politik terebut. Sikap ini disampaikan Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (6/3/20210.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," kicau Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan sikap dua mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, ketika memimpin.
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," tulis Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi saat ini merupakan kistruh internal Partai Demokrat.
"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," tulus Mahfud.
Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 6, 2021
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pernyataan soal Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.
Menurut putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kini terang benderang usai menerima penunjukkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada KLB tersebut.
"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini mengelak, sekarang terang benderang, terbukti menerima ketika diminta menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB abal-abal," kata AHY dilansir dari ANTARA, Jumat (5/3/2021).
AHY menyoroti pernyataan Moeldoko terkait hasil KLB tersebut. Menurut AHY, hal itu tidak sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya dilontar Moeldoko.
"Segelintir kader Demokrat yang semangat melaksanakan KLB tidak mungkin semangat kalau tidak ada dukungan dari Moeldoko. Karena itu, apa yang selama ini disampaikannya dipungkiri dengan mau menjadi Ketua Umum versi KLB yang ilegal," ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY juga mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri gerakan yang dilakukan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
