Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai bahwa salah satu program pemerintah daerah, yakni rumah tanpa uang muka atau DP Rp0 merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
Hal tersebut disampaikannya ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, yang meminta Gubernur DKI Anies Baswedan terkait kasus korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.
"Yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif," ucap Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2021).
"Pak Gubernur, saya wakil gubernur, ada Sekda dan seluruh Walikota sampai Kelurahan punya tugas fungsi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing," tambahnya.
Lebih lanjut, Riza menyebutkan, semua pihak di pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi. Sama halnya pula dengan di jajaran dewan, mulai dari ketua, wakil ketua, ketua Fraksi, ketua komisi, sampai anggota semua sudah diatur fungsi, kedudukan, dan kewenangannya.
"Tidak ada yang salah semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang," tandas Ketua DPD Jakarta Gerindra tersebut.
BACA JUGA: Cegah Ajaran Sesat, Kemenag Lebak Optimalkan Tenaga Penyuluh
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kasus pengadaan lahan yang dikorupsi oleh Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan adalah Anies Baswedan.
"Ya Gubernur (yang bertanggungjawab). Gubernur (Anies Baswedan) tahu kok. Pengesahan itu ada di tangannya BUMD, eksekutif. Dibuatlah Pergub satu poin ini, poin ini sampai pencairan. Ada pergubnya. Fungsi saya hanya megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," beber Prasetyo.
