Wakil Ketua MPR Heran Respons Sejumlah Menteri Berbeda Soal Rencana Jokowi Revisi UU ITE

- Jumat, 19 Februari 2021 | 21:55 WIB
Kolase foto Hidayat Nur Wahid dan Jokowi (ANTARANEWS)
Kolase foto Hidayat Nur Wahid dan Jokowi (ANTARANEWS)

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengomentari perbedaan respons sejumlah menteri terhadap rencana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilontar Presiden Joko Widodo.

Melalui akun Twitter @hnurwahid, Jumat (19/2/2021), politikus PKS ini merasa heran dengan respons para menteri yang berbeda-beda.

Menurut Hidayat, hal itu menimbulkan keanehan. Sebab, para menteri sejatinya merupakan pembantu presiden.

"Kok bisa para Menteri merespons secara ber-beda2 keinginan @jokowi unt merevisi UU ITE? Aneh. Bukankah yg ada adalah visi Presiden, bukan visi Menteri? bukankah mrk pembantu Presiden bukan penyanggahnya? Lebih aneh lagi kalau akhirnya Presiden malah mengikuti maunya pembantu2nya!" kicau Hidayat.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana meminta DPR merevisi UU ITE jika dirasa tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Tak lama kemudian, Menko Polhukam Mahfud MD menyambung pernyataan Jokowi. Melalui akun Twitter-nya, Senin (15/2/2021), Mahfud menyebut bahwa pemerintah akan mendiskusikan insiatif revisi undang-undang tersebut.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate juga menyampaikan tanggapannya. Kata dia, pemerintah mendukung lembaga penegak hukum untuk membuat pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE.

Pedoman interpretasi itu akan dibuat oleh Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, kementerian serta lembaga lainnya.

Sedangkan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan revisi UU ITE. Sebab, undang-undang adalah produk bersama pemerintah dan DPR.

Baca cuitan Hidayat Nur Wahid selengkapnya di bawah ini:

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X