The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Irjen Napoleon Dapat Rp6,1 Miliar dari Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo: Jatah Gue Mana?
Irjen Napoleon Bonaparte (kiri) dan Brigjen Prasetijo Utomo (kanan). (Antara foto)
News

Irjen Napoleon Dapat Rp6,1 Miliar dari Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo: Jatah Gue Mana?

Senin, 02 November 2020 14:26 WIB 02 November 2020, 14:26 WIB

INDOZONE.ID - Kasus penghapusan red notice interpol dan surat jalan tersangka korupsi Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, terus terungkap di persidangan. Dalam sidang pembacaan dakwaan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/11/2020), bukti percakapan antara para jenderal Polri yang terlibat kasus tersebut, juga dibeberkan.

Dalam sidang tersebut, terungkap bahwa agar dapat masuk ke Indonesia, Djoko Tjandra memberikan uang Rp10 miliar melalui kaki tangannya, Tommy Sumardi.

Uang sebanyak itu diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingannya masuk ke Indonesia, terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri. 

Dua di antaranya, yang kemudian jadi tersangka utama, tak lain adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Pertama-tama, Tommy menemui Prasetijo Utomo di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Polri, kemudian Prasetijo memperkenalkan Tommy kepada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadivhubinter Polri.

Selanjutnya, Prasetijo memerintahkan bawahannya, Brigadir Fortes, untuk mengedit "file" surat istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran sesuai format permohonan penghapusan Red Notice yang ada di Divhubinter dan mengirimkan surat itu ke Tommy Sumardi.

Pada 16 April 2020, Tommy Sumardi menyerahkan "paper bag" warna merah tua kepada Napoleon Bonaparte sambil menanyakan status Interpol Red Notice bosnya, Djoko Tjandra. Oleh Napoleon, Tommy diminta datang lagi keesokan hari.

Esoknya, 17 April 2020, Tommy bersama Prasetijo Utomo bertemu Napoleon di ruangan Kadivhubinter Polri.

"Terdakwa Napoleon Bonaparte menyampaikan bahwa 'Red Notice Djoko Tjandra bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya'. Kemudian Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Napoleon Bonaparte, dijawab '3 lah ji (Rp3 miliar)'. Setelah itu Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter," kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung Zulkipli, sambil menirukan percakapan antara Napoleon dengan Tommy yang disapa 'Ji'.

DJoko Tjandra lalu meminta sekretarisnya, Nurmawan Fransisca, untuk mengambil uang 100 ribu dolar AS dan menyerahkannya kepada Tommy Sumardi pada 27 April 2020. Pada hari yang sama, Tommy dan Prasetijo berangkat untuk menemui dan menyerahkan uang itu ke Napoleon Bonaparte.

"Saat di perjalanan di dalam mobil, Prasetijo Utomo melihat uang yang dibawa oleh Tommy Sumardi, kemudian mengatakan 'banyak banget ini, Ji, buat beliau? Buat gue mana?' dan saat itu uang dibelah dua oleh Prasetijo Utomo dengan mengatakan 'ini buat gue, nah ini buat beliau sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi dua'," lanjut jaksa Zulkipli, masih sambil menirukan percakapan si terdakwa.

Setiba di ruangan Kadihubinter, Tommy menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak 50 ribu dolar AS namun Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dan meminta ditambahi.

"Dengan mengatakan 'Ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 ji soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata 'petinggi kita ini'," ungkap jaksa.

Akhirnya Tommy dan Prasetijo pun meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa "paper bag" warna gelap.

Pada 28 April 2020, Djoko Tjandra kembali meminta sekretarisnya menyerahkan 200 ribu dolar Singapura ke Tommy Sumardi.

Tommy lalu menemui Napoleon pada hari yang sama di kantornya dan menyerahkan uang 200 ribu dolar Singapura kepada Napoleon Bonaparte.

Pada 29 April 2020, kembali Djoko Tjandra meminta sekretarisnya menyerahkan 100 ribu dolar AS kepada Tommy. Tommy lalu kembali menemui Napoleon di ruang Kadivhubinter gedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan menyerahkan uang 100 ribu dolar AS tersebut.

Setelah menerima uang tersebut, Napoleon memerintahkan anak buahnya Kombes Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ke Imigrasi yang ditandatangani atas nama Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo.

Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database DPO yang terdaftar dalam Interpol Red Notice melalui jaringan I-24/7 dan diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.

Pada 4 Mei 2020, Djoko Tjandra kembali meminta sekretarisnya memberikan uang 150 ribu dolar AS kepada Tommy. Tommy lalu menemui Prasetijo Utomo dan keduanya menemui Napoleon, dalam pertemuan itu Tommy menyerahkan uang 150 ribu dolar AS ke Napoleon.

Setelah menerima uang tersebut, Napoleon memerintahkan anak buahnya Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo untuk Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang berisi penghapusan "Interpol Red Notice".

Pada 5 Mei 2020, Tommy dan Prasetijo kembali menemui Napoleon di kantornya dan menyerahkan uang sejumlah 20 ribu dolar AS kepada Napoleon.

Jatah Gue Mana?

Setelah mendapat uang, Napoleon kembali membuat surat perihal penyampaikan penghapusan "Interpol Red Noices" atas nama Joko Soegiarto Tjandra Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).

Setelah surat itu diterbitkan, Prasetijo menghubungi Tommy Sumardi melalui telepon dan mengatakan 'Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gue punya?' dan dijawab oleh Tommy Sumardi, 'Sudah, jangan bicara di telepon, besok saja saya ke sana.'

Tommy lalu bertemu Prasetijo keesokan harinya di kantornya dan memberikan 50 ribu dolar AS kepada Prasetijo sehingga total uang yang diserahkan Tommy kepada Prasetijo adalah 100 ribu dolar AS.

Napoleon pada 8 Mei 2020 lalu meminta anak buahnya Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto membuat surat untuk Anna Boentara yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek Red Notice ICPO Interpol, Lyon, Prancis.

Pada 12 Mei 2020, Djoko Tjandra kembali meminta sekretarisnya menyerahkan uang 100 ribu dolar AS kepad Tommy. Pada 22 Mei 2020, Djoko Tjandra kembali meminta sekretarisnya untuk menyerahkan uang 50 ribu dolar AS kepada Tommy sehingga total uang yang diserahkan Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi adalah 500 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura.

Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham itu, Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi Ferry Tri Ardhiansyah melakukan penghapusan status DPO Djoko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Joko Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan PK pada Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Secara keseluruhan, Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap 200 ribu dolar Singapura dan 270 dolar AS atau setara Rp6,1 miliar dari Djoko Tjandra. Sedangkan Prasetijo Utomo didakwa menerima jatah suap 150 ribu dolar AS atau sekitar Rp2,2 miliar.

Jika digabungkan, total dua jenderal itu menerima suao Rp8,3 miliar dari dari Djoko Soegiarto Tjandra.

Atas penerimaan uang tersebut, Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo diancam pidana dalam pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana idubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal mengatur mengenai bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Atas dakwaan tersebut, Napoleon akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada 9 November 2020.

Artikel Menarik Lainnya:

Abul Muamar
Abul Muamar

Abul Muamar

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US