Komisi III DPR Cecar Pimpinan KPK di Akhir Masa Jabatannya

- Rabu, 27 November 2019 | 13:39 WIB
Suasana Ruang Rapat Komisi III dengan KPK saat diskors. (Dok. Indozone/Mula Akmal)
Suasana Ruang Rapat Komisi III dengan KPK saat diskors. (Dok. Indozone/Mula Akmal)

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon J Mahesa mencecar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masa jabatannya akan selesai pada 20 Desember mendatang dalam rapat kerja yang digelar hari ini, Rabu (27/11).

Dia mempertanyakan soal respon kelembagaan dan institusi pemerintah terkait rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPK terhadap institusi tersebut. 

Menurutnya, banyak program yang disampaikan, tapi DPR belum mendengar respon apa yang diberikan oleh institusi atau kementerian atas rekomendasi KPK.

"Saya ingin penjelasan, dari semua gagasan respon kelembagaan terhadap ini gimana. Jangan manis dikonsep yang ingin dicapai tapi tidak tercapai," ucapnya dalam rapat kerja di Gedung DPR Jakarta.

Desmon meminta pimpinan menjelaskan lembaga mana saja yang responsif dan menjalankan rekomendasinya dan yang tidak. "Respon kelembagaan mana saja yang oke supaya kita tahu, pertambangankah? pertanian, lingkungaan, dalam negeri," tambahnya.

"Program ini oke, tapi respon kelembagaannya harus dijelaskan, supaya komisi III paham, jadi pimpinan hari ini punya konsep, juga menjadi parameter untuk pimpinan kedepan," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan program KPK bisa saja jadi hal yg nihil jika tak mendapat respon dari lembaga lain yang diberi rekomendasi. 

"KPK ini sudah lama ada, tujuannya kita bersama menutup lobang potensi korupsi disegala lini, tapi realitanya apa kalau reaspon kelembagaan lain atas KPK belum ada. Kalau konsep diajukan KPK tapi tak diikuti lembaga lain bullshit juga," tegasnya.

Menjawab cecaran tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui masih banyak mengalami kendala dalam menjalankan program yang harus diikuti lembaga lain, bahkan sebagai lembaga abai pada rekomendasi tersebut.

"Banyak lembaga yang diberi rekomendasi tidak dijalankan, bahkan diminta serahkan data saja tidak mau. Yang memprihatinkan kebijakan one map one policy yang sampai hari ini kendalanya masih besar. Harusnya daerah punya acuan terkait tata ruang dan lainnya. Tapi untuk menyatukan antara kelembagaan saja sulit. Kadang kita undang salah satu tidak datang itu masih sering di hadapi," ungkapnya dalam rapat.

Artikel Menarik Lainnya

Masih Muda Sudah Beruban? Ini 3 Makanan Untuk Mencegahnya

Tinashe Hingga Cash Cash Bergabung Dalam Line Up DWP 2019

Mitsubishi Siapkan 16 Quick Charger untuk Mobil Listrik

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

Berawal Saling Tatap, ODGJ Bacok Tetangga di Kepala

Selasa, 23 April 2024 | 19:30 WIB
X