Kritikan yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI kepada Presiden Jokowi dengan menyebutnya sebagai "King of Lip Service", dianggap sebagai pelanggaran oleh Rektorat Universitas Indonesia (UI).
UI mengklaim menghormati pendapat serta kritik dari BEM UI, namun hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Selama menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia, dikutip Senin (28/6/2021).
UI beranggapan bahwa Presiden Jokowi merupakan simbol negara sehingga meme yang dibuat oleh BEM UI merupakan pelanggaran.
"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, juga meme lainnya dengan teks "Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?", "UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)", "Demo Dulu Direpresi Kemudian"," bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," lanjutnya.
Padahal, sebenarnya Presiden RI bukanlah simbol negara. Dalam UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2009, simbol negara adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, burung Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta lagu Indonesia Raya.
Presiden RI selalu berganti, namun simbol negara tidak akan pernah berganti. Seperti diketahui, unggahan kritik BEM UI terhadap Presiden Jokowi tengah viral di media sosial.
BEM UI menilai ucapan Jokowi seringkali berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Mulai dari kerinduan didemo, berharap UU ITE direvisi, hingga berjanji menguatkan KPK..
