Oknum prajurit bernama Pratu Lukius Y Matuan memilih membelot dari kesatuannya dan bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Bahkan dia membawa 70 butir amunisi beserta magasin saat kabur dari posnya pada Februari 2021.
Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati atau akrab disapa Nuning mengatakatan, kasus Lukius yang membelot ke KKB ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Namun, dia menegaskan jika Lukius adalah penghianat bangsa.
"Yang bersangkutan dapat ditengarai kurang nasionalis serta tidak loyal pada sapta marga. Dia pun penghianat bangsa sepantasnya diadili oleh Pengadilan Militer," tegas Nuning saat dihubungi Indozone, Rabu (21/4/2021).
Kemudian, Nuning meyakini, Lukius yang juga tergabung dalam Tentara pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) hanya karena iming-iming bersifat pragmatisme. Namun, Nuning mengingatkan soal permainan opini dari TPNPB di balik kasus ini.
"Hal lain lagi ini permainan opini dari TPNPB sehingga dapat mengklaim bahwa TNI saja simpati pada mereka. Jika kita bicara masalah ini maka pemerintah harus mengevaluasi penanganan opini ini," tutur dia.
Baca Juga: Jika Masyarakat Tetap Nekat Mudik, Indonesia Bisa seperti India
"Bila Anda lihat berbagai peristiwa di Papua tentunya tepat bila kita masukan hal itu sebagai insurgensi yang mana kunci utama dalam mengalahkan insurgensi adalah negara harus mampu merebut dukungan publik, baik lokal, nasional dan internasional, serta menggunakan kekuatan minimum (minimum force) untuk menghindari korban kolateral anggota masyarakat yang tidak diperlukan sehingga masyarakat tidak antipati terhadap negara dan memberi simpati kepada kelompok insurgensi," urai Nuning.
Mantan Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyoroti langkah yang harus dilakukan pemerintah herus terukur dalam menyikapi kasus Lukius yang membelot ke KKB dan permainan opini TPNPB.
"Selain itu, penting untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasara. Melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi," pungkasnya.
