Pihak dari BPJS Kesehatan hadir hari ini dan sedang menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Kasusnya sendiri masih berkaitan dengan kebocoran ratusan data.
"Pada hari ini meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan dalam hal ini yang menangani operasional dari pada teknologi informasi di BPJS Kesehatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Pejabat BPJS tersebut hadir seolah mewakili Dirut BPJS Kesehatan yang dipanggil Bareskrim hari ini. Polri disebut Rusdi membutuhkan keterangan dari pihak BPJS.
"Karena tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan dari pada BPJS Kesehatan, kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana. Ini juga jadi bagian dari penyidik nanti untuk menindaklanjutinya," beber Rusdi.
BACA JUGA: Terus Bertambah, Warga Cipayung yang Positif Covid-19 Jadi 104 Orang
Sekadar informasi, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual secara online. Data tersebut antara lain NIK, nama, alamat, nomor telepon hingga besaran gaji.
Data yang bocor tersebut diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Bareskrim Polri sendiri saat ini masih menyelidiki kasus tersebut.
