Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Agama dapat menindaklanjuti keputusan Kerajaan Arab Saudi yang kini membuka kembali ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia.
Menurut Ace, tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah yakni menyiapkan secara teknis terkait dengan penyelenggaraan umrah tersebut. Karena akan mengandung beberapa aspek umrah di tengah pandemi Covid-19, seperti mengenai protokol kesehatan hingga biaya yang dikeluarkan.
"Harus ditindaklanjuti secara teknis adalah sejauh mana persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Arab Saudi terkait dengan teknis penyelenggaraan umrah. Tentu akan terkait dengan protokol kesehatan dan kebutuhan biaya penyelenggaraan umrah yang akan diberikan kepada penyelenggara umrah di Indonesia," ungkap Ace kepada wartawan dikutip Senin (11/10/2021).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan hal yang harus ditindaklanjuti pemerintah melalui Kementerian Agama kemudian yakni melakukan pembicaraan secara teknis mengenai protokol kesehatan dan ketentuan lainnya.
"Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dimohon segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembicaraan secara teknis pelaksanaan detailnya, terutama soal protokol kesehatan dan ketentuan yang terkait dalam penyelenggaraan umrah di Tanah Suci itu," katanya.
BACA JUGA: DPR Puji Keputusan soal Pengurangan Masa Karantina Wisman di Indonesia
Disebutkan Ace, dengan dibukanya kembali jamaah umrah asal Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi percaya terhadap Indonesia di dalam menangani pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umrah bisa kembali berjalan.
"Prinsipnya bagi kami, dengan kebijakan menunjukan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menunjukan kepercayaan terhadap Indonesia dalam penanganan Covid-19," urai Ace.
"Ini merupakan kabar yang menggembirakan yang diharapkan dapat memenuhi kerinduan umat Islam Indonesia untuk berziarah ke Tanah Suci," imbuh dia.
Sebelumnya Kerajaan Arab Saudi kembali membuka pintu pelaksanaan umrah untuk jamaah Indonesia. Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan pemerintah langsung melakukan koordinasi.
Retno mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia untuk menyikapi keputusan itu.
"Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama," terangnya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (9/10/2021).
Artikel Menarik Lainnya:
