Dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo soal pembebastugasan 75 pegawai KPK.
Seperti diketahui, Jokowi menyatakan tidak setuju para pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan untuk dinonaktifkan.
Melalui akun Twitter @na_dirs, Senin (17/5/2021), Gus Nadir berharap Presiden Jokowi tak menjadi sasaran para buzzer karena menolak upaya kebijakan pimpinan KPK itu.
"Dan para buzzer pun mendadak terdiam. Menunggu arahan lebih lanjut hehehhehe. Akal sehat sudah bicara Jempolan. Semoga Pak
@jokowi gak dibilang kadrun sama para buzzer yah. Komen pak Jokowi lebih dahsyat dari gol sundulan Allison kiper Liverpool tadi pagi," tulis Gus Nadir.
https://t.co/WXmrIfHubs
Dan para buzzer pun mendadak terdiam. Menunggu arahan lebih lanjut hehehhehe
Akal sehat sudah bicara ????
Semoga Pak @jokowi gak dibilang kadrun sama para buzzer yah
Komen pak Jokowi lebih dahsyat dari gol sundulan Allison kiper Liverpool tadi pagi ????— Khazanah GNH (@na_dirs) May 17, 2021
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK yang menjadi dasar pimpinan lembaga itu menonaktifkan 75 pegawai berintegritas.
Melalui akun Twitter @jokowi, Jokowi menyebut hasil tes itu tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan para pegawai.
"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes. Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," tulisnya.
Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes.
— Joko Widodo (@jokowi) May 17, 2021
Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. pic.twitter.com/rntwzBZF6V
Jokowi pun menyatakan sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang alih status menjadi ASN merugikan pegawai KPK.
"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini," tulisnya.
Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
— Joko Widodo (@jokowi) May 17, 2021
Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini.
Jokowi menambahkan, KPK mesti diisi dengan pegawai terbaik dan berkomitmen tinggi memberantas korupsi.
"KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," pungkas Jokowi.
