Gubernur Jawa Tengah menanggapi rencana pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM Darurat. Menurut Ganjar, pemerintah pusat juga harus mendengarkan suara rakyat.
Jika PPKM darurat akan diperpanjang, pemerintah pusat harus mencari cara-cara yang lebih halus. Boleh saja memperketat, namun tidak seperti sekarang ini.
"Kalau PPKM darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat, saya minta pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat," kata Ganjar Pranowo, Senin (19/7/2021).
Contohnya, warung makan dan restoran diizinkan melayani makan di tempat dengan menaati protokol kesehatan.
"Boleh saja warung melayani makan di tempat asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup, tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft," ujarnya.
Ganjar mengaku prihatin dengan pedagang kecil saat memantau penerapan PPKM Darurat.
"Aku yo ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. 'Kan kasihan, mereka tidak bisa kalau beli makanan kemudian di makan di tempat lain. 'Kan mereka orang yang kerjanya keliling," ujarnya.
"Kalau mereka jualan di trotoar, misalnya, ya sudah makan di situ dikasih jarak dengan gambar silang-silang. Menurut saya itu kompromi yang bagus," katanya.
Ganjar juga mengusulkan mal tetap dibuka dengan prokes ketat. Jika ada pengunjung ketahuan tidak pakai masker dan mal tidak menerapkan pembatasan pengunjung, maka akan langsung ditutup.
"Jadi, itu sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan kalau mau diperpanjang karena jeritan masyarakat mengatakan itu berat," ujarnya.
Terkait anggaran jika PPKM Darurat diperpanjang, Ganjar mengaku sudah menyiapkan refocusing anggaran untuk membantu masyarakat, meskipun diakui berat.
"Makanya, saya ajak bicara kades/lurah serta bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing. Kami sudah siapkan skenario itu, ya, memang berat, sih, tetapi mau tidak mau pemerintah harus siap," katanya.
