Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, pemberhentian Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi dinilai cukup janggal dan patut diduga ada konflik kepentingan.
Bendahara Fraksi PKS DPR Aboebakar Alhabsy mengatakan, berdasarkan keterangan Menkumham Yasona Laoly, pencopotan Ronny merupakan buntut kasus HM, yang terkait dengan adanya delay data perlintasan di Bandara Soekarno Hatta.
"Karenanya, tak hanya Ronny Sompie, namun juga Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian juga di copot oleh Menkumham," ujar Aboebakar di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Menurut pengakuan Yasona, Ronny Sompie dicopot agar tim independen yang dibentuknya dapat bekerja dengan maksimal.
"Saya memahami, barangkali Menkumham mencoba bertindak secara terbuka sehingga membentuk tim yang berasal dari Kemenkominfo, BSSN, Bareskrim Polri dan Ombudsman untuk menyelidiki terjadinya kesimpangsiuran informasi yang disebabkan oleh delay-nya sistem di Dirjen Imigrasi," tuturnya.
Namun disisi lain, kata Aboebakar, publik melihat bahwa Yasona ikut serta dalam konferensi pers saat mengumumkan tim advokasi di PDIP.
"Artinya dalam kasus ini Menteri Yasonna dianggap memiliki konflik kepentingan. Meskipun beliau tidak masuk dalam tim advokasi, namun beliau yang membentuknya," kata Aboebakar.
Menurutnya, Logika publik tentunya akan berfikir, ini terjadi keanehan, saat Yasona sebagai ketua DPP Bidang Hukum dan HAM membentuk tim advokasi, disisi lain sebagai Menkumham membentuk tim investigasi.
"Pasti publik akan mempertanyakan kondisi ini, apa yang sebenarnya di cari oleh tim ini. Akan lebih baik jika tim ini bukan dibuat oleh Menkumham, atau barangkali Menkumham memilih mengajukan cuti untuk menghindari konflik kepentingan," pungkasnya.
