Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengkritik pola kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan metode operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut Luhut, OTT yang dilakukan KPK terhadap banyak pejabat tidak baik untuk nama Indonesia.
"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema 'Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi' di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga: Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak
Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, aksi pencegahan dinilai bisa mengurangi praktik korupsi. Dia menyebut, kementerian/lembaga bisa menggunakan e-katalog untuk melakukan pengadaan.
Luhut lantas mengapresiasi kinerja Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Menurutnya, justru kinerja pencegahan korupsi yang perlu di kedepankan agar menarik minat investor.
"Jadi bapak ibu sekalian dampaknya itu super besar, jadi kalau negeri ini mau maju sebenarnya itu saja kita beresin," ungkapnya.
Kemudian, Luhut menceritakan saat dia diundang wawancara di salah satu media di London, Inggris. Dalam kesempatan itu, kata Luhut, Indonesia dipuji karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.
"Saya baru dari London kemarin Bapak/Ibu. Setelah KTT G20 untuk menindaklanjuti itu. Semua orang memuji kita, saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV," ucap Luhut.
Indonesia, kata Luhut, memiliki empat pilar dalam pembangunan. Di antaranya adalah digitalisasi yang menjadi kunci kemajuan bangsa.
"Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian," tutur Luhut.
Baca Juga: 7 Fakta Bupati Langkat yang Kena OTT KPK Punya Penjara Diduga untuk Perbudak Pekerja Sawit
Luhut lantas meminta KPK agar tidak mengedepankan OTT. Apalagi nantinnya, kata dia, setiap regulasi menggunakan digitalisasi, yang bisa menjadi upaya mencegah korupsi.
"KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, ya lihat-lihat lah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya nggak bisa lagi main-main," pungkasnya.
