Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dan pelajar beberapa minggu yang lalu masih meninggalkan cerita di hati semua orang. Bagaimana tidak, aksi ini bahkan sudah memakan korban jiwa. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas publik bahkan dirusak oleh massa yang terbalut emosi.
Menanggapi hal ini, Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengevaluasi kinerja kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa, khususnya yang terjadi di sekitar Jakarta.
"Kami mendesak Pak Presiden juga memberikan tekanan kepada Pak Kapolri untuk mengevaluasi penanganan aksi unjuk rasa di Jabodetabek," ujar perwakilan koalisi masyarakat sipil yang juga Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur, di Jakarta, Jumat (11/10).
Isnur menilai ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat aksi ujuk rasa berlangsung di depan gedung DPR RI, pada tanggal 24-25 September 2019 lalu. Kasus terbaru dari dampak unjuk rasa ini ialah timbulnya korban meninggal dunia, yaitu Akbar Alamsyah.
Namun pihak kepolisian mengatakan bahwa meninggalnya Akbar karena terjatuh dari pagar saat mengikuti demonstrasi. Tapi pihak keluarga meragukan pernyataan tersebut. Ini karena keluarga melihat luka-luka di sekujur tubuh Akbar yang tidak seperti bekas jatuh. Perbedaan pandangan inilah yang menurut Isnur menimbulkan kecurigaan tentang penyebab kematian Akbar.
"Kemudian yang ditemukan di lapangan oleh keluarga ginjalnya hancur, tengkorak tempurung kepalanya juga remuk. Ini bukan karena jatuh, kalau jatuh itu yang luka pasti lehernya bukan kepalanya. Jadi keterangan yang diberikan oleh kepolisian dan keterangan oleh keluarga menciptakan banyak kecurigaan di sana, ada apa?" tanya Isnur.
Oleh sebab itulah, Isnur mendesak agar kasus kematian Akbar ini segera diungkap. Menurutnya, polisi harus melakukan evaluasi pada tiap operasi yang dilakukan. Isnur menambahkan jika ada oknum yang terlibat, polisi harus segera mengungkapnya dan memberikan sanksi. Polisi tidak boleh langsung membantah begitu saja ketika mendengar informasi negatif terkait anggotanya.
"Jangan kemudian sejak awal denial, jangan sejak awal menciptakan kecurigaan. Yang keluarga tanyakan adalah kok bisa dia dipindah-pindah rumah sakit? Ada tindakan tertentu tidak ada kabarnya. Harusnya sesegera mungkin keluarga tahu kondisi seperti ini," ujarnya.
Hal inilah yang membuat Isnur mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi, agar kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak terulang di kemudian hari. Ia juga menyarankan agar Jokowi melibatkan sejumlah lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami mendesak bukan hanya investigasi internal, libatkan Komnas HAM, libatkan Komnas Anak, libatkan Ombudsman dan dengarkan mereka," imbuhnya.
"Ombudsman dan Komnas HAM lembaga negara yang diberikan amanat undang-undang harusnya kepolisian mendengarkan juga catatan mereka," sambungnya.
