Raja Ampat sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau 10 “Bali Baru” yang dikembangkan Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
Salah satu cara agar daya tarik ke wilayah yang sangat memukau dengan gugusan pulau dan perairan serta biota lautnya yang indah, pemerintah terus melakukan penataan.
Penataan KSPN Raja Ampat dikerjakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.
Salah satu proyek yang terus dikejar adalah Jalur Lingkar Raja Ampat sepanjang 342 kilometer terdiri dari 2 ruas, yakni ruas Lingkar Luar Raja Ampat sepanjang 314,39 kilometer dan ruas Lingkar Waisai sepanjang 27,61 kilometer.
Pada tahun 2019, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga menganggarkan Rp183,1 miliar untuk penanganan ruas Lingkar Raja Ampat. Anggaran digunakan untuk beberapa pekerjaan diantaranya pekerjaan preservasi jalan Waisai-Bandara Marinda sepanjang 6,15 Km dan pemeliharaan rutin jembatan pada ruas tersebut.
Dari total panjang 342 kilometer, kondisi Jalan Lingkar Raja Ampat yang sudah teraspal mencapai 37,45 kilometer, agregat sepanjang 97,75 Km, dan sisanya 206,8 kilometer belum terbuka.
Kementerian PUPR menegaskan, pembangunan Lingkar Raja Ampat terkendala karena melintasi kawasan cagar alam sepanjang 113,6 kilometer, tepatnya pada ruas Kabare-Kapadri-Wayai (93,6 kilometer) dan ruas Wayai-Warsambin-Kabare (20 kilometer).
Pada kurun waktu 2015-2018, Kementerian PUPR melakukan penanganan Lingkar Luar Raja Ampat sepanjang 112,9 kilometer yang meliputi pekerjaan preservasi, pembangunan jalan, peningkatan struktur jalan serta pembangunan Jembatan Warsawai (10 meter) dan Jembatan Waimir (10 meter).
