Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, partainya secara tegas menolak wacana tiga periode masa jabatan presiden. Hal itu dikatakannya menanggapi isu tiga periode jabatan presiden yang belakangan berkembang.
“Terkait kembali munculnya isu presiden tiga periode , sikap kami PKS tegas dan konsisten, yakni menolak karena bertentangan dengan filosofi dasar demokrasi (pembatasan kekuasaan) dan amanat reformasi yang telah kita perjuangkan bersama,” kata Nabil kepada Indozone, Kamis (24/6/2021).
Nabil berkata, ketika wacana ini pertama kali dimunculkan pada November 2019 hingga tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut.
Baca juga: Viral Suami Tidak Pulang 6 Bulan, Ternyata Selingkuh dan Tinggal Bersama Pelakor
“Bahkan menyebut bahwa usulan itu muncul dari pihak yang hanya cari muka, serta bisa menjerumuskan dirinya untuk tidak mentaati UUD NRI Tahun 1945 dan amanat reformasi,” tegasnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan sampai sekarang ini belum ada satu pun usulan legal atau formal baik dari Istana, individu, dan juga secara resmi oleh satu pun anggota MPR ke pimpinan MPR untuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut.
Karenanya, lanjut Nabil, isu ini adalah bentuk provokasi dan pikiran kotor melawan konstitusi. Tidak hanya mematikan semangat reformasi, tapi akan mengembalikan Indonesia kembali ke zaman kegelapan demokrasi.
“Toh kami menilai, kepemimpinan Pak Jokowi saat ini pun tidak spesial untuk dijadikan alasan melanjutkan kepemimpinannya. Tercatat, Indeks demokrasi menurun, KPK melemah, ekonomi stagnan, penanganan Covid keteteran, pembelahan di masyarakat, anomali penegakan hukum serta inkonsistensi pernyataan dengan kebijakannya,” imbuhnya.
Bagi PKS, kata dia, presiden Indonesia itu seberapun hebatnya cukup dua periode untuk mereka memaksimalkan kinerjanya. Pada aspek itulah justru mereka di uji kompetensi kepemimpinannya untuk memberikan dampak yang paling luar biasa dalam ruang waktu maksimal 10 tahun.
“Justru yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem presidensial agar efektif dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif,” tandasnya.
