Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Kemensos untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi demi menjalankan Program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).
“Kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Kami di Kemensos terus memperkuat berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kami sudah menyusun strategi pencegahan korupsi meskipun memang belum sempurna. Ke depan kami akan terus berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (16/11).
Dalam kesempatan itu, Mensos berharap kepada KPK agar memperkuat jajaran inspektorat di lingkungan Kemensos, dengan memberikan pelatihan baik pada aspek pemeriksaan maupun pelaporan.
“Saya membuka diri bila KPK bisa memberikan pelatihan kepada jajaran inspektorat. Ini untuk memperkuat pemeriksaan internal kami,” ujar Mensos.
Terkait pencegahan tindak pidana korupsi, Kemensos juga sudah melakukan sejumlah langkah penting. Salah satu di antaranya adalah penerbitan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial.
Peraturan tersebut diterbitkan bertujuan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN untuk memahami, mencegah, dan menangani gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial.
Selain itu, Mensos Risma juga memberikan perhatian khusus terhadap transparansi terhadap bantuan sosial. Untuk pengawasan penyaluran bansos, Kemensos bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, OJK Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung, dengan harapan tak ada lagi pihak yang melakukan penyalahgunaan dana bansos.
Mensos Risma juga mengatakan bagi masyarakat miskin yang merasa dirinya layak mendapat bantuan namun hingga kini belum pernah mendapatkan, Kemensos luncurkan fitur “usul-sanggah” di situs CekBansos.go.id.
“Masyarakat bisa mengusulkan namanya di fitur tersebut,” ujar Mensos.
