Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 harus didukung.
Pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum usai. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya anjuran larangan mudik.
Sebab, migrasi masyararakat secara besar-besaran berpotensi memungkinkan terjadinya klaster baru Covid-19.
Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik ini sudah benar dalam konteks antisipasi. Namun, jangan sampai kebijakan tersebut juga menjadi gejolak dalam konteks penanganannya.
Baca Juga: MPR Sebut Nasionalisme Penting Bagi Pembangunan Karakter Generasi Muda
”Bagaimana masyarakat itu punya kesadaran untuk bertindak disiplin bahwa Covid-19 ini masih menjadi musuh. Jangan takut, tapi juga jangan meremahkan,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menyampaikan, menolak keburukan harus didahulukan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan.
”Jadi kemaslahatan mudik itu dinomorduakan, yang dinomorsatukan adalah mencegah terjadinya wabah klaster dan makin banyaknya orang yang terkena Covid-19, apalagi meninggal. Kita tolak dulu apa yang mendatangkan keburukan, baru kita berpikir mencari maslahat. Jadi istilahnya ya rindu ditahan dulu daripada celaka,” tegas dia.
Maka dari itu Wakil Ketua Umum DPP PKB melihat kondisi yang ada, masyarakat diminta untuk tidak lengah dengan mengendorkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan.
Namun di sisi lain, Gus Jazil juga mengaku prihatin karena bagi sebagian masyarakat, seperti para pedagang, Lebaran seharusnya menjadi kesempatan untuk menjalankan roda perekonomian.
“Nah sekarang tidak ada lagi, bahkan kami saja yang di DPR untuk melakukan misalkan open house, pertemuan relawan, juga kesulitan. Padahal aktivitas inilah yang akan menggerakkan roda ekonomi. Covid-19 ini pertama menghantam sektor kesehatan yang kedua sektor ekonomi,” beber dia.
Karena itu, Gus Jazil meminta pemerintah juga mencari solusi bagaimana kebijakan yang dibuat, misalnya adanya larangan mudik yang juga secara ekonomi berdampak bagi para sopir, pedagang dan lainnya, agar roda perekonomiannya masih tetap bisa berputar.
“Bagaimana pemerintah mencari cara misalnya untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berdagang secara online atau bagaimana produknya supaya terjual, ini yang menjadi soal dan harus dicarikan solusinya,” tandasnya.
