The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Puan Sebut Kebijakan Perpanjangan PPKM Harus Direspons Serius oleh Semua Pihak
Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI/pri. (ANTARA/HO-DPR RI)
News

Puan Sebut Kebijakan Perpanjangan PPKM Harus Direspons Serius oleh Semua Pihak

Rabu, 21 Juli 2021 14:21 WIB 21 Juli 2021, 14:21 WIB

INDOZONE.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus direspons serius semua pihak.

"Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua COVID-19 atau tidak," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/07), seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan bahwa respons serius terhadap kebijakan PPKM itu harus dilakukan mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan.

Maka dari itu, Puan menilai bahwa penegakan PPKM dalam lima hari ke depan justru harus semakin ketat.

"Ibarat ujian sekolah, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur," ujarnya.

Selain itu, Puan juga mengatakan bahwa rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM di lapangan. Masyarakat juga jangan mengendurkan protokol kesehatan.

"Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM selama ini akan berujung sia-sia," katanya.

Puan mengatakan, lima hari krusial ke depan juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah tes dan penelusuran
????di lapangan.

Hal tersebut, menurutnya, seperti disampaikan Presiden Jokowi bahwa rencana perlonggaran pada 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.

"Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan," ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga mendorong pencairan bantuan pemerintah agar cepat ke tangan masyarakat.

Dia menilai apabila bantuan sudah diterima maka masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah.

TAG
Zal
Zal

Zal

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US