Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab soal isu partainya mengajukan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Hasto, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukkan Kepala Badan Otoritas IKN itu kepada Presiden Joko Widodo.
"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi," kata Hasto dalam siaran persnya dikutip Senin (31/1/2022).
Hasto mengakui jika PDIP memiliki kader yang mumpuni dan sesuai dengan kriteria dari Presiden Jokowi. Adapun Jokowi menyebut ingin menunjuk sosok dengan latar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah.
Ia mencontohkan kader yang mumpuni seperti Menteri Sosial dan juga mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.
"Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya, itulah yang dimiliki oleh Bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, dan Pak Hendrar," jelas Hasto.
Dia memaparkan jika PDIP memiliki banyak kepala daerah yang berhasil di luar keempat nama yang disebutkannya. Sebab hal ini bisa terjadi karena PDIP memang mengembangkan sekolah partai untuk anggota yang turut dalam struktur partai, yang menjadi calon anggota legislatif, dan yang menjadi calon kepala daerah.
"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," katanya menegaskan.
Baca juga: Evaluasi Kinerja Anies, PDIP Ungkap Kebijakan Jokowi-Ahok yang Dilupakan
Hasto menekankan bahwa bagi PDIP, yang terpenting adalah ibu kota negara menjadi penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno, dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.
Dia melanjutkan, ibu kota negara baru ini mengubah paradigma pembangunan Indonesia yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat. Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul. Hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik, sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," ucap Hasto.
