Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung membantah jika pembahasan jadwal Pemilu 2024 terdapat jalan buntu atau deadlock untuk sekarang ini.
Doli berkata mesksipun sampai saat ini baik DPR, pemerintah dan penyelenggara Pemilu belum menyepakati tanggal pencoblosan, menurutnya hal tersebut tidak bisa diartikan sebagai deadlock. Justru menurutnya sekarang ini sedang dalam masa pematangan.
“Saya kira enggak (deadlock). Makanya ini yang saya harus jelaskan tidak terjadi deadlock , justru ini menurut saya pematangan konsep. Semua orang bisa terlibat, bisa beri saran masukan sehingga kita bisa menemukan konsep yang betul-betul sesempurna mungkin,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Diakui Politikus Partai Golkar dalam menyusun jadwal Pemilu 2024 membutuhkan waktu. Apalagi sekarang ada dua desain perihal penetapan tanggal hari pencoblosan.
Baca juga: Pembahasan Waktu Pelaksanaan Pemilu 2024 Bakal Dilakukan Pasca DPR Reses
Adapun dua desain yang dimaksud Doli adalah usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tanggal 21 Februari. Kemudian pemerintah menginginkan 15 Mei.
“Nah kemarin ada dua desain itu kami ambil konsinetring. Kami sudah lakukan tiga kali,” tutur Doli.
Lebih lanjut Doli mengakui bilamana pandangan partai politik di Komisi II masih belum seragam perihal penetapan tanggal pencoblosan.
“Ada pandangan-pandangan itu. Sebetulnya ada beberapa parpol yang melihat apakah mungkin atau tidak KPU selenggarakan dengan situasi seperti itu. Sehingga waktu itu mau diputuskan KPU saja atau bersama-sama,” tandas Doli.
Diketahui sebelumnya Komisi II batal melakukan rapat terkait pembahasan jadwal Pemilu 2024 bersama dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang sedianya dilakukan hari ini, Rabu (6/10/2021).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, rapat ditunda karena disebabkan karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah terjadwal untuk hadir dalam rapat terbatas di Istana Negara.
“Penundaan ini terkait dengan soal mendagri hari ini ada ratas di istana dan ratas itu enggak bisa ditinggalkan,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
