Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membahas tentang pengendalian banjir.
Saat itu, Anies membahas sistem peringatan dini (early warning system/EWS) banjir di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu materi presentasi mengenai disaster warning system (DWS).
Dalam paparan tersebut, terdapat gambar pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS yang akhirnya diprotes dan ditegaskan bahwa toa bukan bagian dari DWS.
"Ini bukan 'early warning system', ini toa. Ini bukanlah sistem," ucap Anies dalam seperti dilansir Antara, Jumat (7/8/2020).
Menurut Anies, yang dimaksud sistem adalah ketika tiap SKPD di Jakarta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ada peringatan banjir.
"Sistem itu kira-kira begini, kejadian di Katulampa (tinggi) air sekian, keluarlah standar operasionalnya. Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian, kita sudah siap. Hari ini kalau kejadian, kita 'kedandapan' (kaget) terus, seakan-akan ini banjir pertama. Dan tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir," jelas Anies.
Anies menjelaskan Jakarta harus benar-benar membuat sistem peringatan banjir dan perlunya mengevaluasi penggunaan pengeras suara yang awalnya merupakan alat hibah dari Jepang namun kemudian malah ditambahkan alatnya.
Menurut dia, alat toa tersebut digunakan Jepang sebagai peringatan dini tsunami karena harus berfungsi dengan cepat. Sedangkan banjir di Jakarta biasanya memiliki rentang waktu yang cukup lama dari peringatan hingga kejadian, sehingga menurutnya pengeras suara tidak terlalu dibutuhkan untuk peringatan dini banjir.
"Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama. Lah kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami. Kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa diberi tahu pakai apa? Lah iya segala macam bisa. Perlu pengadaan? Enggak perlu. Semua masjid bisa dipakai, semua WhatsApp bisa," tuturnya.
Lebih lanjut, Anies meminta pemakaian pengeras suara baru efektif untuk kebutuhan peringatan dini yang cepat seperti tsunami, bukannya banjir Jakarta sehingga dia berpesan kepada jajarannya untuk tidak lagi membeli toa.
"Jangan diteruskan belanja ini," tegas dia.
Sebelumne diketahui pada awal 2020, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah enam set DWS untuk peringatan dini bencana pada tahun ini dengan anggaran Rp4,07 miliar.
