Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut adanya gerakan yang ingin mengambil paksa Partai Demokrat. Dimana mereka merebut dengan cara menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Mengenai hal tersebut, Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Ahmad Yahya mengatakan KLB bukanlah hal inkonstitusional dan sudah diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.
“KLB itu bukan hal yang inkonstitusional melainkan telah diatur AD/ART Partai Demokrat,” kata Yahya dalam konfrensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
Dia melanjutkan, usulan KLB sepenuhnya adalah menjadi hak pemilik suara yaitu para ketua DPC dan DPD. Sementara pimpinan pusat hanya punya satu hak suara.
“Apabil dilarang atau jadi hal tabu maka tentu yang melarang itu tidak memahami aturan dan azas berorganisasi,” tutur dia.
Lebih jauh dia menekankan, KLB adalah hak konstitusional yang sudah diatur dalam AD/ART. Kemudian juga sebagai alternatif menguji kemampuan seseorang dalam membesarkan partai.
“Dengan adanya aturan ini, maka Ketum harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketum agar tidak terjadi usulan KLB,” jelasnya.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Demokrat M Darmizal mengatakan, terdapat kewajiban dan hak setiap kader terhadap tanggung jawab pemimpin partai. Sehingga KLB bisa terlaksana jika didukung 2/3 dari mayoritas pemilik suara.
“Di dalam AD/ART itu menjelaskan secara rinci kewajiban dan hak tiap anggota partai terutama kewajiban tanggungjawab pemimpin partai. Sebenarnya ada early warning pengingat bahwa KLB dpt terlaksana apabila didukung oleh 2/3 atau mayoritas pemilik suara itu terjadi jika ketum dianggap tidak kompeten dan elaborasi memimpin partai yang baik dalam rangka mencapai tujuan bersatu pada rakyat,” ungkap Darmizal.
