The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Bawaslu: PKPU Belum Atur Sanksi Tegas bagi Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan
Kantor Bawaslu. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso))
News

Bawaslu: PKPU Belum Atur Sanksi Tegas bagi Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan

Minta diperjelas.

Kamis, 17 September 2020 11:44 WIB 17 September 2020, 11:44 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo menyebut harus ada sanksi yang tegas bagi calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

"Pengaturan sanksi yang tegas bisa menjadi salah satu cara kita untuk meminimalisir pelanggaran protokol kesehatan. Agar ada efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran," ucap Ratna kepada Indozone, Kamis (17/9/2020).

Pasalnya, menurut Dewi pengaturan sanksi di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 11 ayat 1 belum dijelaskan. Maka, ia meminta agar hal tersebut diperbaiki.

Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Cakada yang melanggar protokol kesehatan hanya diberikan teguran dan sanksi. Namun, tidak dijelaskan sanksi tersebut berbentuk apa dan bagaimana.

"Pengaturan dalam PKPU 6/ 2020 belum mengatur itu. Sehingga diharapkan ada perbaikan untuk pengaturannya," ungkapnya.

Selain itu, yang terpenting bagi Bawaslu adalah adanya tidak terjadinya kerumunan massa dalam setiap proses Pilkada, serta juga adanya pembatasan jumlah peserta atau massa untuk metode kampanye mendatang.

"Oleh karena itu harus ada kejelasan sanksi yang diberikan, apakah kampanye dihentikan, atau peserta tidak dibolehkan untuk kampanye lagi," tandas Ratna.
    


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Utami Evi Riyani
Sarah Hutagaol
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US