Pemerintah China mengancam Inggris dengan serangan balik dahsyat.
Hal itu merupakan buntut dari pengumuman Inggris tentang penundaan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong. Padahal, Beijing telah mengumumkan hukum keamanan nasional terhadap bekas koloni Inggris itu.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, kesepakatan ekstradisi akan segera ditangguhkan dan embargo senjata akan diperluas.
"Kami tidak akan menimbang untuk kembali mengaktifkan kesepakatan-kesepakatan itu, kecuali dan hingga ada perlindungan yang jelas dan kuat, yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru," kata Raab dilansir dari ANTARA, Selasa (21/7/2020).
Keputusan Inggris membuat China murka. Mereka pun berencana akan menyerang balik.
"China akan melakukan serangan balik yang kuat terhadap aksi-aksi Inggris yang salah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin.
"China mendesak Inggris untuk menghentikan fantasi untuk meneruskan pengaruh kolonial di Hong Kong dan segera mengkoreksi kesalahan," sambungnya.
London telah kecewa dengan tindakan keras di Hong Kong, yang kembali ke bawah pemerintahan China pada tahun 1997, dan terhadap persepsi bahwa China tidak jujur sepenuhnya terkait wabah virus corona.
Raab mengatakan, pihaknya akan memperpanjang embargo senjata yang telah berlangsung lama dengan China dan mengikutsertakan Hong Kong dalam embargo tersebut.
Hal itu berarti tak ada kegiatan ekspor senjata maupun amunisi, serta pelarangan peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal, seperti belenggu dan granat asap.
Australia dan Kanada menangguhkan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong pada awal bulan ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghentikan perlakuan ekonomi istimewa terhadap Hong Kong.
Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan agar peralatan dari perusahaan Huawei Technologies asal China dikeluarkan secara total dari jaringan 5G Inggris pada akhir 2027.
China - yang pernah dijadikan sumber utama investasi dalam proyek-proyek infrastruktur Inggris dari nuklir hingga kereta api - menuduh Inggris menjadi kaki tangan Amerika Serikat.
