The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Mahfud MD Beber Janji Sigit yang Tak Banyak Diberitakan, Malah Dapat Tepukan Meriah di DPR
Menko Polhukam Mahfud MD (Antara Foto)
News

Mahfud MD Beber Janji Sigit yang Tak Banyak Diberitakan, Malah Dapat Tepukan Meriah di DPR

Kamis, 21 Januari 2021 14:16 WIB 21 Januari 2021, 14:16 WIB

INDOZONE.ID - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membeberkan janji Komjen Listyo Sigit Prabowo calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tidak banyak disinggung media jika terpilih kelak.

Mahfud mengungkap satu janji yang akan dilakukan oleh Listyo Sigit untuk membawa perubahan pada tubuh Polri yakni komitmen dirinya untuk menghukum anggota polri yang terlibat narkoba.

Kata Mahfud janji calon Kapolri itu justru mendapatkan sambutan yang positif oleh anggota Komisi III DPR RI. Mereka beri aplause, tepuk tangan meriah.

"Salah satu janji calon Kapolri Komjen Listyo Sigit yg tidak banyak diberitakan tapi mendapat tepukan meriah di Komisi III DPR (20/1/2021)," tulis Mahfud dalam Twitter pribadinya seperti yang dikutip INDOZONE, Kamis (21/1/2021).

"Jika ada anggota atau pejabat Polri yg terlibat kejahatan spt bandar atau pengedar narkoba maka akan dipecat dan dipidanakan," ujar Mahfud mengutip pernyataan Listyo Sigit.

Menurutnya janji itu sangat penting demi reformasi di tubuh Polri untuk memberantas kasus narkoba yang marak di masyarakat.

Komjen Pol. Listyo Sigit sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri yang diselenggarakan Komisi III DPR pada Rabu (20/1) dengan diantarkan para senior dan juniornya di kepolisian.

Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. (Antara Foto)
Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. (Antara Foto)

Beberapa nama pejabat Polri yang hadir mengantar Listyo menjalani uji kelayakan tersebut, antara lain Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto, Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdi Sambo, dan Kapolda Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada.

Dalam uji kelayakan tersebut, Listyo sempat menginformasikan kepada anggota Komisi III DPR RI bahwa dirinya hadir dengan didampingi anggota Polri dari berbagai angkatan, yaitu angkatan 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, dan para juniornya.

"Jadi, saat ini Polri solid Pak," kata Listyo Sigit.

Perwira jebolan Akademi Kepolisian tahun 1991 itu ingin menunjukkan internal Polri tetap solid setelah penunjukan dirinya sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis yang hadir mengantarkan Listyo Sigit menjalani uji kelayakan pun menegaskan hal yang sama bahwa pergantian pucuk pimpinan di Polri merupakan sebuah keniscayaan.

Selain itu, pergantian Kapolri merupakan bukti bahwa regenerasi di internal institusi tersebut berjalan sangat baik sehingga kebijakan Presiden Jokowi menunjuk Listyo Sigit sebagai calon Kapolri harus dijalankan dan diamankan.

Sebelum Listyo menjelaskan visi dan  misinya secara langsung kepada anggota Komisi III DPR, mantan Kapolda Banten itu diminta Komisi III DPR RI untuk menyampaikan makalah yang berisi penjabaran visi dan misi, sehari sebelum uji kelayakan.

Penyampaian makalah itu dimaksudkan agar para anggota Komisi III DPR RI dapat mempelajari visi dan misi dan pandangan calon Kapolri sebelum pelaksanaan uji kelayakan sehingga pendalaman dan proses tanya jawab bisa berjalan dengan efektif.

Judul makalah yang disampaikan Listyo Sigit dalam uji kelayakan tersebut adalah Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

Konsep tersebut merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter (PROfesional, MOdern, dan TERpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah atau problem oriented policing.

Dalam kepemimpinan Polri Presisi, kata dia, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Sementara itu, responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Peta jalan Transformasi Polri Presisi itu diturunkan dalam empat bagian utama, yaitu Transformasi Organisasi; Transformasi Operasional; Transformasi Pelayanan Publik; dan Transformasi Pengawasan.

Dengan Polri Presisi, dia berharap dapat mengubah "wajah" Polri di hadapan masyarakat. Hal ini terkait dengan banyak mendapatkan kritik, masukan, dan pendapat warga terkait dengan kinerja Polri.

Listyo menilai kritik terhadap institusinya antara lain pelayanan yang diberikan Polri masih berbelit, sikap dan perilaku insan Bhayangkara yang arogan serta kasar, masih adanya pumungatan liar (pungli) di sektor pelayanan.

Selain itu, anggota Polri dinilai masih menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus, penyelesaian kasus yang tebang pilih, dan berbagai perilaku yang menimbulkan kebencian di tengah masyarakat.

Namun, menurut dia, Polri juga mendapatkan tingkat kepuasan publik yang makin mengarah pada optimistis, misalnya survei Mark Plus pada bulan Januari 2021 menunjukkan kepuasan masyarakat pada Polri dalam hal kompetensi SDM, sarana dan prasarana, budaya, dan pelayanan yang cukup baik.

Survei LSI dan Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri makin baik meskipun ada upaya penyempurnaan secara serius oleh institusinya untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Ia pun yakin Polri Presisi ini akan menjadi dasar untuk mewujudkan harapan masyarakat sekaligus akan menekankan pada pemolisian yang prediktif sehingga menciptakan pelayanan publik yang baik.

"Konsep prediktif diimplementasikan agar mampu memprediksi situasi dengan dasar analisis fakta dan data yang didukung teknologi informasi (TI) sehingga tindakan Polri lebih tepat dan mengatasi masalah dengan tuntas," kata jenderal bintang tiga ini.

Implementasi pemolisian prediktif di Indonesia, lanjut dia, dapat dikembangkan dengan mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pelaksanaan fungsi-fungsi terdepan kepolisian dalam sistem deteksi.

Menurut dia, apabila hal itu terwujud, akan membuahkan agregat data hasil deteksi yang dapat dikelola melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berupa artificial intelligence (AI), internet of things (IOT), analysis big data, termasuk sistem pendukung lainnya dalam taksonomi bloom penguatan kelembagan Polri.

Di awal uji kelayakan tersebut, Listyo Sigit menceritakan bahwa dirinya mengunjungi para tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan Polri, mantan Kapolri, dan pimpinan partai politik. Adapun tujuannya ingin mendapatkan masukan terkait seperti apa sebenarnya masyarakat memandang Polri.

Menurut dia, kunjungan tersebut untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi harapan masyarakat pada Polri karena akan menjadi pijakannya dalam mengambil berbagai kebijakan.

"Bagaimana potret Polri di mata masyarakat karena itu sebagai pijakan kami untuk nanti mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan program kerja pada saat ditunjuk dan diberi amanah menjadi Kapolri," katanya.

Menurut dia, dari silaturahmi tersebut, banyak hal yang didapatkannya, seperti masukan, kritik, dan harapan tentang Polri ke depan, yaitu bagaimana dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat, menjadi organisasi yang transparan, dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa penegakan hukum oleh Polri harus tegas namun humanis sehingga tidak boleh lagi ada adigium hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Ia bertekad Polri di bawah kepemimpinannya fokus utamanya mampu menghadirkan wajah Polri yang memberikan masyarakat penegakan hukum yang berbasis keadilan, menghormati HAM, dan mengawal demokrasi.

Listyo tidak ingin lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao untuk bertahan hidup yang diproses hukum dan dipenjara sehingga lebih baik menerapkan keadilan restoratif dalam prosesnya.

Menurut dia, Polri ke depan tidak perlu memaksakan suatu kasus diproses hukum secara tuntas hingga divonis hukum karena harus dilihat kasusnya secara arif dan bijaksana. Misalnya, Polri menginisiasi pertemuan masing-masing pihak untuk diselesaikan secara baik, bukan melalui jalur hukum.

Ke depan, anggota Polri harus menjalankan peran tersebut untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, tentunya dengan pengawasan yang ketat agar anggota Polri tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Ia lantas mencontohkan langkah pengawasannya dengan mengoneksikan bersama Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Listyo juga berencana agar polisi sektor (polsek) ke depannya hanya menjalankan tugas preventif, preentif, dan menegakkan keadilalan restoratif sehingga penegakan hukum hanya akan dilakukan di tingkat polres.

Langkah itu diharapkan sosok polsek akan lebih dekat dengan masyarakat karena melakukan upaya pencegahan, pemecahan masalah di tengah masyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif dan mengutamakan kegiatan yang hindari penegakan hukum.

Selain itu, Listyo Sigit juga menyampaikan delapan komitmen yang akan dijalankannya apabila dirinya menjadi Kapolri, salah satunya menjadikan Polri sebagai institusi yang "presisi", yaitu singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan.

Kedua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional; ketiga, menjaga soliditas internal kepolisian. Komitmen keempat menurut Listyo, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI/Polri.

Kelima, bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dan kementerian/lembaga lain-lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.

Komitmen keenam adalah mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, komitmen ketujuh adalah menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

Kedelapan, mengedepankan pencegahan permasalahan keadilan dengan mengedepankan keadilan restoratif (restoratif justice) dan menyelesaikan masalah (problem solving), dan setia kepada NKRI, serta senantiasa merawat kebinekaan.

Artikel Menarik Lainnya:



TAG
Fahrizal Daulay
JOIN US
JOIN US