Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur di tiap-tiap provinsi Indonesia memastikan peningkatan capaian pemenuhan hak anak.
“Saya juga berharap kepada para gubernur, agar dapat memastikan dan memanfaatkan tindak lanjut kerja sama Pemerintah RI dan UNICEF tahun 2021-2025 serta meningkatkan capaian pemenuhan hak anak,” kata Tito Karnavian, di Jakarta, Kamis.
Mantan Kapolri itu mengatakan pemenuhan hak anak bisa dilakukan melalui berbagai cara sesuai program kerja sama (Country Program Action Plan/CPAP) 2021-2025.
Cara pertama dilakukan dengan pengurangan gizi buruk sepanjang siklus hidup, dengan dukungan gizi ibu, pencegahan stunting dan wasting pada anak balita, gizi anak usia sekolah dan remaja, serta pencegahan obesitas.
Lalu cara kedua, penghapusan buang air besar sembarangan (BABS), serta akses ke air dan sanitasi yang dikelola dengan aman.
Ketiga, peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak-anak dan remaja serta penguatan sistem kesehatan yang tahan iklim.
Keempat, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang berkualitas, peningkatan pengajaran dan pembelajaran tentang literasi dan numerasi dasar serta keterampilan abad 21, pemberian layanan pendidikan yang inklusif, penuntasan anak tidak sekolah dan anak-anak penyandang disabilitas.
Kelima, pembangunan sistem untuk mengatasi tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan pernikahan anak, serta anak bermasalah hukum. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan anak multidimensi secara keseluruhan.
Upaya untuk mengawal capaian yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pihak ketiga di daerah, kata dia, diperlukan peran serta dan dukungan pemerintah daerah.
Bappeda provinsi dapat terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, kemudian juga field office UNICEF serta mitra pelaksana lainnya di daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi program kerja sama yang diluncurkan.
