Partai Demokrat menduga terdapat kepentingan kekuasaan di balik penundaan revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini ada di Badan Legislasi (Baleg).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan memandang ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan revisi UU Pemilu ini. Bahkan dia berujar ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," ucap Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).
Dia menyoroti perubahan sikap fraksi khususnya koalisi pemerintah yang ada di DPR yang muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, sebelumnya semua fraksi sudah sepakat agar RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," tutur Irwan.
Karenanya dia memandang adanya perubahan sikap tersebut memicu pertanyaan di publik lantaran inkonsistensi pemerintah dan DPR.
Lebih lanjut Irwan menegaskan Partai berlambang Mercy ini tetap mendukung revisi UU Pemilu dan menolak penundaan menjadi ke tahun 2024.
"Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak Pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024,” tukasnya.
Sebelumnya diwartakan, Komisi II DPR disebut telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut usai melakukan rapat dengan Ketua kelompok fraksi (Kapoksi) yang ada di Komisi II DPR.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, bahwa seluruh pimpinan di DPR sudah rapat dengan Kapoksi ihwal revisi UU Pemilu ini.
