Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian dan lembaga pemerintah untuk tidak hanya memikirkan soal harga dalam pengadaan barang dan jasa. Dia memerintahkan untuk lebih memprioritaskan produk lokal.
"Saya lebih senang kalau kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (6/11).
Jokowi juga berharap, kementerian atau lembaga untuk memfasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke katalog elektronik (e-katalog). Menurutnya, pemerintah harus dapat memberikan insentif khusus agar lebih banyak lagi produk-produk UMKM lokal yang masuk ke dalam e-katalog.
Dengan langkah itu, diharapkan bisa membuka akses pasar baru bagi pelaku UMKM lokal.
"Permudah persyaratan agar UMKM bisa masuk. Kualitas tetap harus dijamin, tetapi jangan sampai itu menjadi penghambat," kata pria asal Solo itu.
Jokowi kemudian mengajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk berkontribusi maksimal menyukseskan sejumlah visi pemerintah. Satu di antaranya mendorong produk dalam negeri untuk bisa diserap sebanyak-banyaknya saat proses pengadaan barang, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM.
"Sehingga pada akhirnya nanti defisit transaksi berjalan kita menjadi turun, defisit neraca perdagangan kita menjadi hilang, dan kita menjadi surplus," pungkasnya.
