DPD Terima Aduan Masyarakat Terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta. (Antara/Galih Pradipta)
News

DPD Terima Aduan Masyarakat Terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran dapat menambah beban masyarakat

Selasa, 07 Januari 2020 11:07 WIB 07 Januari 2020, 11:07 WIB

INDOZONE.ID - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan hampir semua senator setiap daerah menerima aduan masyarakat yang keberatan dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen guna menutupi defisit sangat memberatkan. Keputusan ini menuai kritik dengan beban hidup masyarakat yang ada saat ini.

“Saya kira hampir semua hasil reses di daerah minta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. ini sangat memberatkan,” ucap Fahira Idris saat dihubungi Indozone, Selasa (7/1).

Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentang kenaikan iuran per 1 Januari 2020. DPD RI mengganggap kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, karena sangat memberatkan hampir sebagian besar masyarakat.

Begitu juga dengan Senator asal Jawa Timur Adilla Aziz yang menuntut BPJS untuk memperbaiki pelayananya, terutama menempatkan karyawan BPJS di setiap rumah sakit untuk memberikan pelayanan administrasi secara langsung kepada peserta BPJS. 

"Kenaikan BPJS tidak hanya mengancam penurunan kesertaan BPJS, tapi juga mengancam juga kemampuan APBD daerah dalam pemenuhan pemberian bantuan iuran saya kira seluruh daerah juga mengalami hal serupa," tegasnya. 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fauzi
Richardo
Mula Akmal
Fauzi

Fauzi

Editor
Richardo

Richardo

Writer
Mula Akmal

Mula Akmal

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU