Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati tingkat I pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Adapun tiga RUU ini adalah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan.
Hal ini sebagaimana dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).
Rapat dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
"Apakah kita setuju dengan 3 rancangan undang-undang ini?" Tanya Doli di ruang rapat, Selasa (28/6/2022).
"Setuju," jawab seluruh anggota yang menghadiri rapat tersebut.
Doli berkata, usai pengambilan keputusan tingkat I, tiga RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat II atau tahap pengesahan.
"Kita teruskan kepada pembahasan tingkat II pada rapat paripurna yang terdekat untuk dilaksanakan pengambilan keputusan," ujar Doli.
Dalam rapat itu, Komisi II bersama pemerintah turut menyepakati penetuan ibu kota daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang.
Ketiga DOB itu ialah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan masing-masing ibu kota bertempat di Merauke, Nabire dan Jayawijaya.
"Ibu kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke. Ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire. Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya," ucap Junimart
BACA JUGA: Bangun Destinasi Wisata Pusat Kuliner Kampung Sorido, Biak Anggarkan DAK 6 Miliar
Berikut cakupan wilayah kabupaten di tiga provinsi tersebut.
1. Provinsi Papua Selatan
a. Kabupaten Merauke
