Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tetap akan memastikan pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah kompak dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.
"Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak. Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda-beda saja," katanya, melalui 'video presssconference' di Jakarta, Selasa (31/3/2020) malam.
Mahfud juga menerangkan bahwa pemerintah pusat selalu berkoordinasi dengan gubernur hingga melakukan rapat sampai empat kali dalam dua hari belakangan. Seluruh gubernur juga berada dalam satu komando menghadapi virus corona, kata dia.
"Semua menyatakan ada di dalam satu komando sehingga kota ndak usah terpancing seakan-akan ada pertentangan antara pusat dan daerah," jelas Mahfud.
Presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan melanjutkan perang melawan COVID-19 menggunakan mekanisme pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Di dalam UU itu dikatakan untuk menentukan satu mekanisme dan strategi, bahkan itu harus dinyatakan dulu negara dalam keadaan darurat kesehatan. Pemerintah hari ini mengeluarkan sebuah keppres negara sekarang dalam keadaan darurat kesehatan," katanya.
"Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan, membatasi gerakan-gerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mekanisme itu," tutup Mahfud.
