Penularan dan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia makin mengkhawatirkan menyusul bertambahnya jumlah kasus di berbagai daerah. Baik yang yang dinyatakan positif maupun status lainnya, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).
Cermati kondisi itu, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk ikut memerhatikan nasib para pekerja di lapangan, yang terdampak dari kebijakan Work From Home (WFH).
"Mereka itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?" kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino di Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Menurut Wibi, pemerintah harus turut serta memerhatikan kondisi saat ini, yang berdampak bagi pekerja dan bukan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja.
Ia memandan semua sepakat dan setuju untuk mengikuti aturan WFH. Tetapi jangan sebatas menerapkan kebijakan itu dan melarang ke tempat-tempat keramaian demi membatasi penyebaran virus corona.
"Harus ada solusi konkrit untuk masyarakat yang terdampak kebijakan itu, kalau tidak ada berarti pemerintah tidak serius untuk melindungi rakyatnya," ungkapnya.
Sebab, kata Wibi, kebutuhan hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Jika tidak, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan pasokan kebutuhan pokok selama masa pandemi Covid-19.
"Jangan cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Memangnya mereka mau makan apa? Perintah harus membuat kebijakan juga untuk sembako murah. Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya berdampak karena kebijakan Work from Home," lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani, telah mengingatkan pemerintah untuk perhatian hal ini. Ia menilai, wabah virus corona (Covid-19) berdampak pada pelambatan ekonomi nasional dan akan terasa hingga lapisan bawah dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta untuk siap-siap menghadapi itu.
"Status darurat kita sampai akhir Mei, itu habis lebaran kayaknya. Ini kalau Covid-19 belum terkendali dalam satu dua bulan ke depan, harga pasti bakal bikin warga Jakarta teriak. Over demand, tapi supply bakal susah. Orang takut virus semua. Di mall sudah banyak panic buying, sekarang pasti bakal lanjut ke pasar-pasar," kata Zita terpisah.
Menurut Zita, ekonomi nasional akan mengalami pelambatan yang luar biasa. Sehingga kesiapan kepala daerah akan sangat diuji dalam beberapa bulan ke depan. Selain penanganan Covid-19, pemerintah juga harus pikirkan kebutuhan pokok.
"Selain urusan penularan, kita juga butuh makan. Ini ekonomi bisa lebih 4% saja sudah syukur. Dollar sudah tembus Rp16.000. Dampaknya pasti akan terasa beberapa bulan ke depan. Tunggu saja aliran barang baru masuk Indonesia, apalagi kita masih banyak impor kebutuhan pokok. Ini agak berbahaya," ujarnya.
