Para Menteri Jokowi Yang Terseret Pusaran Kasus KPK
Presiden Joko Widodo memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
News

Para Menteri Jokowi Yang Terseret Pusaran Kasus KPK

Kebanyakan dari partai pendukung pemerintah

Johannes Nainggolan
Minggu, 14 Juli 2019 11:38 WIB 14 Juli 2019, 11:38 WIB

Sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang terseret pusaran kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal masuk dalam daftar pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri di periode kedua nanti.

Hal itu ditegaskan Jokowi usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center, beberapa hari lalu.

Menurut Jokowi, pertimbangan tersebut mernjadi bahan evaluasi terkait posisi menteri tersebut, diganti atau dipertahankan dalam kabinet periode kedua.

"Ya nanti dilihat, semua mesti kita pertimbangkan," kata Jokowi.

Belakangan sejumlah menteri di Kabinet Kerja banyak yang dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang ditangani lembaga antirasuah itu.

Teranyar Menteri Agama Lukman Hakim dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Ruang kerja Lukman pernah jadi sasaran pengeledahan KPK.

Saat itu, penyidik menemukan uang sejumlah 30 ribu dolar Amerika Serikat yang disita dari laci meja kerja menteri dari PPP ini. 

Dalam persidangan perkara suap pengisian jabatan Kemenag dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Lukman mengaku menerima uang 30 ribu dolar AS dari keluarga raja Arab Saudi Amirru Sulton. Pemberian itu terkait dengan penyelenggaran MTQ internasional.

Kemudian Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menteri dari Partai Nasdem ini pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. 

Penyidik KPK juga pernah mengeledah ruang kerja dan rumah Enggar, dari ruang kerja penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen terkait Permendag tentang gula rafinasi.

Selanjutnya ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Ia pernah diperiksa sebagai saksi di sidang Tipikor dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kala itu, Imam dicecer mengenai soal dugaan pengelembungan anggaran KONI hingga Rp40 miliar. Diketahui operasional KONI hanya dianggarkan Rp7 miliar sesuai dengan Petunjuk teknis (juknis) dalam Permen Pora Nomor 10 Tahun 2018 yang menjelaskan besaran bantuan fasilitas yang diberikan ke KONI, KOI, dan induk cabang olahraga dibatasi hanya mendapat anggaran Rp7 miliar dalam satu paket kegiatan.


Menteri Lain yang Terseret Pusaran Kasus di KPK

Jauh sebelumnya ada Menteri Hukum dan Ham Yasonna H. Laoly. Nama ini masuk dalam daftar langganan penyidik KPK untuk menelusuri aliran dana proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el). 

Dalam surat dakwaan untuk terpidana di kasus KTP-el, Irwan dan Andi Narogong serta dalam dakwaan terpidana kasus KTP-el, Irman dan Sugiharto Yasonna disebut menerima uang hasil korupsi proyek KTP-el saat dirinya menjadi anggota DPR 2009-2014.

Yasonna membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia tidak pernah menerima aliran dana proyek pengadaan KTP-el.

Kemudian nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga sempat muncul saat pesidangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menyeret Menteri Sosial Idrus Maham sebagai terdakwa.

Dalam persidangan Anggota DPR dari Fraski Partai Golkar Eni Maulani Saragih menjelaskan ada sejumlah pertemuan membahas proyek PLTU Riau-1 yang juga dihadiri oleh Airlangga Hartarto. Salah satunya pertemuan di kediaman Airlangga pada Januari 2018.

Pertemuan itu dihadiri Idrus, Eni, pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johanes B Kotjo dan Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng.

Airlangga menegaskan, dirinya tidak pernah sedikit pun terlibat proyek PLTU Riau-1. Ia juga membantah adanya uang dari suap proyek PLTU Riau-1 yang mengalir ke Munaslub Partai Golkar.

Begitu juga dengan nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Politisi PKB ini disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus suap auditor BPK terkait predikat WTP di Kemendes.

Dalam putusan terdakwa mantan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito; dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kementerian Desa, Jarot Budi Prabowo, hakim menyebutkan adanya indikasi keterlibatan Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Anwar Sanusi, dan auditor BPK Choirul Anam. Indikasi ini muncul dari pertemuan Eko dengan anggota BPK, Eddy Mulyadi Soepardi. 

Diduga pertemuan pada awal Mei 2017 itu membahas laporan keuangan Kementerian Desa. Eko membenarkan adanya pertemuan tersebut, namun menteri dari PKB ini membantah pertemuan itu terkait dengan kasus suap ke auditor BPK.

Ada juga nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Kedua nama politisi PDI Perjuangan ini muncul saat persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan korupsi KTP-elektronik dengan agenda pemeriksaan terdakwa Setya Novanto, Kamis (22/3/2019).

Meski keduanya disebut dalam persidangan, nama Puan dan Pramono tidak masuk dalam daftar penerima aliran dana dari proyek KTP-el di surat dakwaan yang disusun jaksa KPK. Puan dan Pram belum pernah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Puan dan Pram juga membantah keterangan Novanto soal adanya aliran dana yang diberikan Made Oka Masagung, bahwa Pramono dan Puan masing-masing menerima 500 ribu dollar Amerika Serikat.

    Indozone Media