BK DPRD DKI Jatuhkan Sanksi ke William, Ini Reaksi PSI

- Jumat, 29 November 2019 | 18:51 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana (dok. PSI DPRD DKI).
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana (dok. PSI DPRD DKI).

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta telah merampungkan pemeriksaan dan rapat, terkait  laporan terhadap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Laporan terhadap William dilakukan oleh warga, lantaran ia dinilai membuat kegaduhan dengan mengunggah KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020.

Dalam keputusannya, BK DPRD DKI Jakarta menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada William. Menanggapi putusan ini, Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Justin Adrian menilai putusan tersebut aneh dan berlebihan. 

“Pertama, karena yang dilakukan William bukanlah kebohongan melainkan fakta karena telah diakui sendiri oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Jakbar. Kedua, karena informasi KUA-PPAS tesebut tidak termasuk informasi publik yang dirahasiakan/ dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No:14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforasi Publik. Sehingga secara hukum dan aturan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, dan atas suatu pelanggaran tidak dapat justifikasi dengan interpertasi secara analogis," ujar Justin dalam keteranga tertulisnya yang diterima Indozone, Jumat (29/11).

Lebih lanjut, Justin khawatir kalau putusan ini malah membuat ruang gerak anggota dewan terbatas dan menjadi angin segar bagi eksekutif, untuk tidak mempublikasikan rancangan anggaran secara detail sedari awal kepada Publik. Padahal, uang yang digunakan adalah milik masyarakat Jakarta. 

"Saya berharap animo kesadaran dan sikap kritis publik yang mulai terbentuk ini jangan sampai kandas dan jangan sampai apatis karena putusan tersebut. Karena kami sendiri tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga masyarkat," tambahnya. 

Sementara itu, William menyatakan putusan BK DPRD tidak akan menyurutkan semangatnya untuk terus bersuara kritis. 

“Ini adalah risiko perjuangan. Saya tidak gentar sedikitpun. Sekali saya tegaskan, tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran. Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya, yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan. Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” tegas William melalui pernyataan tertulisnya. 

Artikel Menarik Lainnya:

 

 

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X