Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilan pemerintah tidak memiliki kelembagaan untuk menjawab pertanyaan seputar pemindahan ibu kota.
Hal itu, bisa dilihat dari tidak sejalannya pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro soal lokasi ibu kota.
Sofyan sempat menyebut ibu kota akan berada di Kalimantan Timur, namun pernyataan itu diluruskan masih perlu dilakukan beberapa kajian sebelum menentukan provinsi mana yang dipilih. Sementara Bambang belum pernah memaparkan hasil kajian yang dilakukan Bappenas terkait lokasi ibu kota baru.
"Kita tidak ada simpul yang menjadi rujukan semua orang bertanya, jadi enggak sih pindah dan pindah kemana. Ini perlu suatu kelembagaan," ujarnya saat diskusi bertajuk'Gundah Ibukota Dipindah' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Robert menambahkan kelembagaan tentang rencana pemindahan ibu kota bisa berbentuk badan ad hoc. Nantinya badan ini berfungsi sebagai alat kerja presiden untuk menyatukan kajian yang dilakukan setiap kementerian dan lembaga terkait pemindahan ibu kota sekaligus sebagai pusat informasi masyarakat dan pihak swasta yang ingin berinvestasi.
Pembentukan badan ad hoc terkait pemindahan ibu kota ini berkaca dari pengalaman pemindahan ibu kota daerah otonomi dan pembentukan daerah baru yang membentuk panitia.
"Pemindahan ibu kota itu butuh kerja bersama dan perlu komponen semua. Ada unsur masyarakat sipil dan media. Sehingga petanya sangat jelas," kata Robert.
