Program Vaksinasi Merdeka yang dibuat oleh Polda Metro Jaya mnejadi salah satu studi kasus yang diminta Kantor Pusat OECD (Organisasi Internasional Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) untuk dipresentasikan. Vaksinasi Merdeka dipresentasikan di forum 5th meeting of the OECD Expert Group On Public Communication yang dihadiri 40 delegasi dan sedikitnya 16 negara maju.
Kepala Posko Vaksinasi Merdeka Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi (Kompol) Supriyanto mengklaim Vaksinasi Merdeka menekankan pada kekuatan partisipasi aktif publik yang diawali dengan pendekatan persuasif kepolisian melalui desain program yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik.
"Metode ini berhasil karena meninggalkan pendekatan top bottom menjadi bottom up, sehingga no one left behind," kata Kompol Supriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (29/8/2022).
Inovasi program Vaksinasi Merdeka dengan pola pendekatan komunikasi sosial dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dinilai sejalan dengan OECD untuk para pengambil kebijakan di seluruh dunia.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti program Vokasi Universitas Indonesia sekaligus salah satu delegasi Indonesia di forum OECD, Devie Rahmawati menyebut program Vaksinasi Merdeka sempat tidak disambut okeh masyarakat. Seiring waktu dengan melibatkan berbagai pihak, program Vaksinasi Merdeka ini bisa sukses beraksi.
Baca Juga: Ditanya Soal Jadi Calon Pj Gubernur Pengganti Anies, Sekda DKI: Saya Tidak Mimpi Hari Ini
"Vaksinasi merdeka mengawinkan tiga pendekatan yaitu behavioral insights, penggunaan teknologi digital serta kearifan sosial, gotong-royong yang berhasil melahirkan metode penyelengaraan vaksinasi yang kolosal di berbagai titik dengan biaya penyelenggaraan yang efisien (cost per shoot US$ 0,6-1), pengelolaan ribuan relawan yang bekerja secara bersamaan di satu waktu secara masif, penyelenggaraan yang singkat (17 hari), namun dengan dampak yang terukur yaitu capaian warga yang tervaksinasi lebih dari 97 persen dimana sebelum hadirnya metode Vaksinasi Merdeka capaian vaksinasi baru mencapai 33 persen," kata Devie.
Karena keberhasilan tersebut Indonesia diundang untuk mempresentasikan keberhasilan strateginya dalam penanganan kasus Covid-19 berbasis pendekatan komunikasi digital dan sosial di Kantor Pusat OECD. Indonesia dan Singapura sendiri diundang untuk mewakili Asia Tenggara.
Baca Juga: Ini Alasan Febri Diansyah, Mantan Jubir KPK Nekat Jadi Pengacara Putri Candrawathi
Head of Open and Innovative Government Division, OECD, Carlos Santiso menyebut tujuan pertemuan ini untuk mendengarkan studi kasus beserta capaiannya di dunia. Tentunya pencapaiannya menggunakan komunikasi untuk memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Tidak hanya itu, pertemuan ini juga membagikan insight dari penggunaan Big Data dan Behavioral Study dalam praktik komunikasi publik selama pandemi," pungkas Carlos.
