Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10). Sebagai Mendagri, Tito menginstruksikan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Tito mengatakan, adanya pemerintahan baru dengan pimpinan baru di kementerian/lembaga, akan mempengaruhi konstelasi politik baik di nasional maupun daerah dengan segala kebijakan-kebijakan improvisasi dengan para pimpinan yang baru.
"Itu akan berdampak pada posisi Kemendagri sebagai tulang punggung pemerintahan, lebih khusus di pemerintah daerah," ujar Tito di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10).
Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini juga meminta kepada seluruh jajarannya, menangkap apa saja kebijakan yang ada di kementerian lainnya dan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan.
Tito menilai, tanpa situasi yang aman maka pembangunan tidak akan berjalan berjalan baik.
"Keamanan salah satu yang terpenting adalah stabilitas politik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemendagri," ungkapnya.
Dalam sidang kabinet perdana, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa negara ini, terlalu banyak regulasi dan peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang, Perpres, Peraturan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya termasuk di daerah.
"Nanti Mendagri tolong digaris bawahi, Perda, Pergub, peraturan Bupati, peraturan wali kota, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya,” kata Jokowi, Kamis (24/10) pagi.
