Polemik dari tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir hingga hari ini. Bahkan, Ombudsman pun diharapkan bekerja dengan cepat mencari ada tidaknya maladministrasi dalam pelaksanaan TWK tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik sekaligus eks anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih. Awalnya, Saragih membahas mengenai tes TWK yang menjadi syarat perpindahan status pegawai di KPK dalam sebuah diskusi yang disiarkan live di media sosial.
"Saya tidak menyangka tes wawasan kebangsaan ini jadi salah satu migrasi. Kalau pengalaman saya di Ombudsman itu salah satunya susunan jenjang jabatan kepada para asisten pemeriksa kita. Nah, kalau tes-tes psikologi untuk manajerial itu sudah punya instrumen begitu banyak dan itu alat sudah diuji ratusan orang sehingga saya tidak meragukan kalau itu," kata Saragih, Sabtu (29/5/2021).
BACA JUGA: 24 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Akan Dibina oleh Kemenhan
Pertanyaan-pertanyaan di TWK KPK sendiri disebut Saragih sudah menyesuaikan situasi terkini. Sebab, ada salah satu pertanyaan yang membahas mengenai ormas terlarang FPI.
"Saya tanya beberapa rekan di KPK keluar pertanyaan awalnya umum, ke bawah sampai ada FPI. Saya nggak yakin lima tahun lalu ada pertanyaan FPI," beber Saragih.
Pertanyaanya disebut Saragih apakah tes TWK tersebut sudah memenuhi kaidah etik termasuk para asesornya? Untuk itu lah dia berharap Ombudsman bergerak cepat menyelidiki hal tersebut.
"Saya pikir sudah perlu para pegawai KPK melapor ke Ombudsman. Kalau hal-hal ini tidak dipenuhi, asesor melanggar etik dan lain-lain, maka berhasil maladministrasi," kata Saragih
Lebih jauh dia menyebut Ombudsman akan memanggil asesor hingga pimpinan KPK dalam hal ini. Dia juga berharap Ombudsman bersikap objektif dalam menyelesaikan kasus ini.
"Ini sangat serius. Saya harap Ombudsman bisa bekerja dengan cepat," pungkas Saragih.
Artikel Menarik Lainnya:
