Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri hingga saat ini masih menyelidiki kasus dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. Pada Rabu 2 Juni 2021 mendatang, Polri berencana memeriksa lima vendor dalam kasus ini.
"Rencana kita ambil keteranganya 2 Juni, ada lima vendor yang ada di Dirjen AHU," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Irjen Argo tidak membeberkan mengenai vendor-vendor yang bakal diperiksa oleh pihaknya. Namun, dia hanya menyebut jika pihaknya sudah mengirim surat panggilan pemeriksaan terhadap lima saksi tersebut.
Baca Juga: Pasca Adanya Dugaan Kebocoran Data, KSP Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Sistem IT
"Tentunya surat sudah dipanggilkan hari ini tanggal 31 Mei kelima Direktur vendor yang nantinya akan dimintai keterangannya," beber Argo.
Sekadar informasi, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual secara online. Data tersebut antara lain NIK, nama, alamat, nomor telepon hingga besaran gaji.
Data yang bocor tersebut diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Bareskrim Polri sendiri saat ini masih menyelidiki kasus tersebut.
