Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memandang adanya ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold sebesar 20%, akan menghasilkan praktik politik yang transaksional.
Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ambang batas pencalonan Presiden tidak sampai diangka 20%.
"Kami kemarin mengusulkan pilpres partai politik itu jangan dibatasi 20%, karena itu akan menghasilkan politik transaksional," kata Zulkifli dalam pidato kebangsaan yang diselenggarakan CSIS Indonesia, Kamis (19/8/2021).
Baca Juga: Ketum PAN: Pikiran Politik Diracuni Logika Elektoral, Cenderung Halalkan Segala Cara
Menurut Wakil Ketua MPR ini, ambang batas pencalonan Presiden sebaiknya berada di angka 4%. Kemudian suara partai tidak hangus, jika tidak mencalonkan Presiden.
"Oleh karena itu Pilpres cukup 4% dan partai politik kalau dapat wakil silakan, enggak hangus," ujar dia.
Zulhas sapaan akrab Zulkifli memandang dengan dibatasinya ambang batas pencalonan presiden, maka sistem politik menjadi sangat amat transksional.
"Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah inilah yang kita alami sekarang," tegasnya.
Selain itu, Zulhas berucap dengan munculnya sistem politik transaksional ini juga melahirkan perpecahan. Karena itu, PAN menilai sistemm yang ada sekarang ini perlu diperbaiki.
"Oleh karena itu PAN kemarin berjuang agar undang-udang baik, sistem baik maka demokrasi akan melahirkan demokrasi yang punya nilai.Demokrasi yang punya nilai itulah akan menghasilkan kesetaraan, harmoni, itu mengurangi kesenjangan dan seterusnya itu. Itu yang kita perjuangkan," tandasnya.
